Sintang – Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Taufik Effendi, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Intelijen Echo Aryanto Pasodung, S.H., M.H., menerima dan memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sintang di Aula Kejaksaan Negeri Sintang.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Inspektur Kabupaten Sintang, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membahas usulan eskalasi harga yang terjadi akibat dampak langsung dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam arahannya, Kajari Sintang menekankan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menyusun kebijakan terkait penyesuaian harga, khususnya yang bersumber dari anggaran daerah.
Ia mengingatkan agar setiap langkah yang diambil tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
“Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat, transparan, dan akuntabel. Kenaikan harga BBM tentu berdampak luas, sehingga perlu disikapi secara cermat oleh seluruh OPD,” ujar Kajari.
Sementara itu, pihak BPKAD Kabupaten Sintang memaparkan sejumlah usulan terkait penyesuaian harga yang terdampak langsung, termasuk pada sektor pengadaan barang dan jasa serta kegiatan operasional pemerintah daerah.
Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Inspektur Kabupaten Sintang juga menegaskan pentingnya pengawasan internal dalam setiap proses penyesuaian anggaran, agar tetap sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Rapat koordinasi berlangsung secara interaktif dengan berbagai masukan dari pimpinan OPD. Diharapkan, melalui kegiatan ini dapat tercipta kesepahaman serta langkah strategis yang tepat dalam menghadapi dampak kenaikan BBM, khususnya terkait eskalasi harga di Kabupaten Sintang.
Dengan adanya sinergi antara Kejaksaan Negeri Sintang dan Pemerintah Daerah, diharapkan setiap kebijakan yang diambil tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang kuat.
(Si Juli)
Newest
You are reading the newest post
You are reading the newest post
Next
Next Post »
Next Post »