Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Bukan Sekadar Kunjungan, Awak Media Sambangi PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM): Sinergi Pers dan Perusahaan, Keterbukaan Informasi Jadi Sorotan!

Oleh On Oktober 31, 2026

www bidiksatunews com 
KETAPANG, Kalimantan Barat – Hubungan antara perusahaan dan insan pers tidak cukup hanya dibangun melalui komunikasi formal. Keterbukaan informasi, transparansi, serta kemauan untuk memberikan penjelasan kepada publik merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan yang sehat dan profesional.

Semangat itulah yang mewarnai kunjungan sejumlah awak media ke kantor PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Kedatangan rombongan awak media disambut hangat oleh Humas PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM). Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antara insan pers dan pihak perusahaan.

Namun, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda bersalaman, berfoto bersama, lalu berpisah. Lebih dari itu, silaturahmi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi terbangunnya komunikasi yang terbuka, konstruktif, dan berkelanjutan.

Di tengah besarnya perhatian masyarakat terhadap aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit, keterbukaan informasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, sementara perusahaan memiliki kesempatan untuk menyampaikan penjelasan secara langsung melalui komunikasi yang profesional dengan media.

Pers juga bukan sekadar penyampai informasi atau publikasi kegiatan perusahaan. Insan pers memiliki fungsi kontrol sosial, melakukan pengawasan, menyuarakan kepentingan masyarakat, serta memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang.

Karena itu, hubungan kemitraan antara perusahaan dan media harus berdiri di atas prinsip independensi, profesionalisme, transparansi, dan saling menghormati.

JANGAN HANYA TERBUKA SAAT KUNJUNGAN, TETAPI JUGA SAAT PUBLIK MEMBUTUHKAN INFORMASI!

Pesan tersebut menjadi penting bagi setiap perusahaan yang beroperasi di tengah masyarakat. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui kegiatan seremonial, melainkan melalui sikap terbuka, tanggung jawab, dan kesediaan memberikan klarifikasi ketika muncul persoalan yang membutuhkan penjelasan.

Melalui kunjungan ini, awak media berharap PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM) terus membangun komunikasi yang baik dengan insan pers, termasuk membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.

Pada akhirnya, sinergi perusahaan dan media bukan tentang saling menguntungkan dalam pemberitaan, melainkan bagaimana bersama-sama menghadirkan informasi yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pers tetap independen, perusahaan tetap transparan, dan masyarakat berhak mendapatkan informasi.

Inilah esensi silaturahmi yang diharapkan mampu melahirkan kemitraan sehat demi informasi yang lebih baik.

Pimpinan redaksi: bambang

PT PSM ANGKAT BICARA! Minta Media Jaya Mabes TNI-Polri Berikan Hak Jawab dan Koreksi Pemberitaan Jika Ditemukan Kekeliruan

Oleh On Oktober 31, 2026

www bidiksatunews com 
31/Oktober/2026
PT Permata Sawit Mandiri Tegaskan Pentingnya Pemberitaan Berimbang, Akurat, dan Tidak Menggiring Opini Sebelum Fakta Terungkap

KALIMANTAN BARAT, – PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM) akhirnya menyampaikan sikap resmi menyikapi pemberitaan yang diterbitkan Media Jaya Mabes TNI-Polri. Perusahaan menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, termasuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap perusahaan, lembaga, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Namun demikian, kebebasan pers harus dijalankan dengan tanggung jawab profesional. Setiap informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat wajib mengedepankan akurasi, verifikasi, dan keberimbangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun membentuk persepsi yang keliru di tengah publik.

PT PSM menilai bahwa prinsip tersebut merupakan bagian mendasar dari Kode Etik Jurnalistik, terutama kewajiban menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.

Atas pemberitaan yang telah diterbitkan, PT PSM meminta Redaksi Media Jaya Mabes TNI-Polri memberikan ruang hak jawab kepada perusahaan. Perusahaan juga meminta agar klarifikasi disampaikan secara proporsional serta dilakukan koreksi apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya kekeliruan dalam penyajian informasi.

Jangan Sampai Pemberitaan Membentuk Opini Sebelum Fakta Terungkap

PT PSM berharap setiap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang. Seluruh informasi harus diuji berdasarkan dokumen, fakta lapangan, serta keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut perusahaan, pemberitaan yang tidak menghadirkan informasi secara utuh berpotensi menimbulkan persepsi sepihak dan membuat masyarakat menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap.

Perusahaan menegaskan tidak menutup ruang kritik maupun kontrol sosial dari media. Sebaliknya, fungsi pengawasan pers merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Namun, kritik dan pemberitaan harus tetap berlandaskan fakta serta memberikan kesempatan yang adil kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

PT PSM berharap seluruh persoalan yang berkembang dapat diselesaikan secara profesional dengan mengacu pada dokumen, fakta lapangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perusahaan juga mengajak masyarakat untuk tetap objektif dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum memperoleh informasi lengkap dari seluruh pihak terkait.

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar harus berjalan seiring dengan hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi. Keberimbangan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari tanggung jawab pers kepada publik.

Sumber: Humas PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM)

Klarifikasi Kerusakan CT Scan RSUD M. Th. Djaman Sanggau: Gangguan Tercatat Sebelum Pemindahan, Dokumen Teknis Jadi Dasar

Oleh On Oktober 30, 2026

www bidiksatunews com 
Kerusakan komponen collimator diketahui sejak 18 Mei 2026, pengumuman gangguan layanan disampaikan 25 Mei, dan pemeriksaan teknis dituangkan dalam Customer Service Report (CSR).

SANGGAU, Kalimantan Barat — Polemik kerusakan mesin CT Scan RSUD M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau terus menjadi perhatian publik. Persoalan ini mencuat setelah muncul informasi yang mengaitkan kerusakan alat tersebut dengan proses pemindahan dari gedung lama ke gedung baru.

Untuk memberikan kejelasan sekaligus meluruskan informasi dalam pemberitaan sebelumnya, awak media telah menemui pihak RSUD M. Th. Djaman pada 30 Oktober 2026.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Bidang Penunjang Medik dan Nonmedik RSUD M. Th. Djaman, selaku bidang yang menangani kegiatan pemindahan CT Scan, diketahui bahwa gangguan pada salah satu komponen atau suku cadang (spare part) mesin CT Scan telah terjadi sebelum alat tersebut dipindahkan.

Keterangan tersebut menjadi penting untuk meluruskan kronologi sekaligus menghindari kesimpulan prematur yang mengaitkan kerusakan alat secara langsung dengan aktivitas pemindahan tanpa didukung hasil pemeriksaan teknis.

Kerusakan Komponen Collimator Diketahui Sejak 18 Mei 2026

Berdasarkan informasi yang diperoleh, gangguan pada mesin CT Scan diketahui sejak 18 Mei 2026. Kerusakan terjadi pada salah satu komponen, yakni collimator.

Gangguan pada komponen tersebut berdampak terhadap fungsi perangkat sehingga CT Scan tidak dapat digunakan secara normal untuk pemeriksaan maupun pengambilan gambar pasien.

Setelah gangguan diketahui, dilakukan pemeriksaan dan diagnosis oleh teknisi. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Customer Service Report (CSR) tertanggal 28 Mei 2026 sebagai bagian dari dokumentasi penanganan masalah teknis pada perangkat CT Scan.

Catatan kerusakan sejak 18 Mei 2026 menjadi salah satu fakta penting dalam menyusun kronologi. Sebab, waktu terjadinya gangguan perlu diperhatikan sebelum menarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya hubungan antara kerusakan alat dengan proses pemindahan.

RSUD Umumkan Gangguan Layanan pada 25 Mei 2026

Informasi mengenai gangguan layanan CT Scan juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui akun Instagram resmi RSUD M. Th. Djaman pada 25 Mei 2026.

Dalam pengumuman tersebut, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa pelayanan pemeriksaan CT Scan untuk sementara mengalami gangguan karena mesin masih dalam proses perbaikan.

Pasien rawat inap maupun rawat jalan yang membutuhkan pemeriksaan CT Scan, baik untuk kebutuhan cito (segera) maupun elektif (terjadwal), sementara diarahkan ke fasilitas kesehatan lain yang memiliki layanan serupa.

RSUD juga menyampaikan bahwa proses rujukan akan dibantu dan dikoordinasikan oleh tim medis rumah sakit, termasuk pengurusan administrasi bagi pasien peserta BPJS maupun pemegang asuransi lainnya.

Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa gangguan layanan telah diinformasikan kepada masyarakat sebelum polemik mengenai dugaan keterkaitan kerusakan dengan proses pemindahan berkembang.

Dengan demikian, kronologi kerusakan, pengumuman gangguan layanan, dan dokumen pemeriksaan teknis perlu dibaca sebagai satu rangkaian informasi yang saling berkaitan.

Penyebab Kerusakan Tidak Bisa Disimpulkan Tanpa Pemeriksaan Teknis

Dalam persoalan kerusakan peralatan medis bernilai tinggi, penentuan penyebab harus didasarkan pada pemeriksaan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, apabila terdapat informasi yang menyebut kerusakan CT Scan disebabkan oleh proses pemindahan, klaim tersebut perlu didukung bukti teknis, laporan kerusakan, berita acara, maupun dokumen lain yang secara jelas menerangkan hubungan sebab-akibat.

Sebaliknya, apabila kerusakan telah tercatat sebelum pemindahan dilakukan, fakta tersebut juga harus menjadi bagian dari informasi yang disampaikan kepada publik.

Hal yang perlu diperjelas bukan semata-mata mengenai siapa yang harus disalahkan, melainkan bagaimana kondisi alat sebelum, selama, dan setelah pemindahan dapat diketahui secara objektif.

Pemeriksaan menyeluruh tetap diperlukan untuk memastikan apakah kerusakan yang telah terjadi sebelumnya mengalami perubahan atau terdapat persoalan lain selama proses pemindahan.

Tiga Pihak Berinisial SB, DN, dan NR Sempat Dikonfirmasi Media

Dalam proses peliputan, muncul pula informasi yang mengaitkan tiga pihak berinisial SB, DN, dan NR dengan persoalan kerusakan CT Scan tersebut.

Awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada ketiga pihak tersebut. Namun, hingga konfirmasi dilakukan, belum diperoleh tanggapan maupun penjelasan dari SB, DN, dan NR.

Kondisi tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Belum adanya respons tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pengakuan, penghindaran tanggung jawab, ataupun bentuk keterlibatan dalam persoalan yang diberitakan.

Dalam praktik jurnalistik, apabila pihak yang dikonfirmasi bukan pihak yang memiliki kewenangan langsung untuk menjelaskan persoalan teknis maupun proses pemindahan, yang bersangkutan tetap dapat memberikan keterangan singkat atau mengarahkan media kepada pihak yang berkompeten.

Misalnya, dengan menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan menjadi kewenangannya dan menyarankan media menghubungi bidang atau pejabat yang menangani.

Komunikasi semacam itu tentu akan membantu menghindari kesalahpahaman serta mencegah berkembangnya informasi yang tidak utuh.

Media juga tetap berkewajiban memberikan ruang klarifikasi kepada setiap pihak yang disebut atau dikaitkan dengan suatu persoalan, sekaligus mencari keterangan dari pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menjelaskan fakta sebenarnya.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak Perlu Diperjelas

Pengaitan terhadap pihak tertentu dalam persoalan ini harus dilakukan secara hati-hati. Status, kewenangan, tugas, dan keterlibatan masing-masing pihak perlu didasarkan pada dokumen serta fakta yang dapat diverifikasi.

Apabila SB, DN, dan NR bukan pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap kegiatan pemindahan maupun penanganan teknis CT Scan, informasi mengenai pejabat atau pihak yang sebenarnya bertanggung jawab perlu diperjelas kepada publik.

Sebaliknya, apabila ditemukan bukti mengenai keterlibatan atau tanggung jawab pihak tertentu, hal tersebut juga harus disampaikan berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konfirmasi media seharusnya menjadi sarana memperoleh informasi yang benar, bukan sekadar mencari pihak untuk dipersalahkan.

Pihak yang tidak memiliki kewenangan memberikan penjelasan teknis pun tetap dapat membantu dengan mengarahkan awak media kepada pejabat, pengelola, teknisi, vendor, atau pihak lain yang berkompeten.

Keterbukaan dari seluruh pihak menjadi penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi saling tuding tanpa dasar yang jelas.

Dokumen dan Kronologi Harus Menjadi Rujukan Utama

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat tiga catatan waktu penting dalam persoalan kerusakan CT Scan RSUD M. Th. Djaman, yakni:

1. 18 Mei 2026: Gangguan pada komponen collimator diketahui.
2. 25 Mei 2026: RSUD M. Th. Djaman mengumumkan gangguan layanan CT Scan melalui akun Instagram resminya.
3. 28 Mei 2026: Pemeriksaan dan diagnosis teknis dituangkan dalam dokumen Customer Service Report (CSR).

Ketiga catatan tersebut perlu diperiksa secara utuh, termasuk disandingkan dengan jadwal dan dokumen pelaksanaan pemindahan alat, sebelum menarik kesimpulan mengenai penyebab kerusakan.

Klarifikasi ini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan ruang evaluasi ataupun menutup kemungkinan adanya persoalan dalam proses pemindahan. Sebaliknya, seluruh pihak perlu didorong untuk membuka fakta berdasarkan dokumen, kronologi, dan pemeriksaan teknis yang objektif.

Demikian pula dengan proses konfirmasi kepada SB, DN, dan NR. Belum adanya respons saat konfirmasi dilakukan tidak seharusnya langsung ditafsirkan secara negatif. Namun, komunikasi yang terbuka tetap diperlukan agar media dapat memperoleh informasi dari pihak yang tepat.

Media juga berkewajiban menjunjung prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan, terutama dalam pemberitaan yang menyangkut aset pelayanan publik serta berpotensi menyeret nama atau pihak tertentu.

Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada CT Scan RSUD M. Th. Djaman, kapan kerusakan mulai terjadi, apa penyebab teknisnya, serta siapa yang secara faktual memiliki tanggung jawab.

Seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab melalui dokumen, pemeriksaan teknis, kronologi yang jelas, dan keterangan dari pihak yang berwenang, bukan melalui dugaan maupun spekulasi.

Dengan demikian, polemik kerusakan CT Scan RSUD M. Th. Djaman diharapkan dapat ditempatkan secara proporsional. Fakta harus dibuka, pihak yang berwenang perlu memberikan penjelasan, dan setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan harus memperoleh ruang yang adil untuk menyampaikan klarifikasi.

Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Tim.media.

Klarifikasi — Bongkar Muat di Sekubang Hanyalah Drum Kosong, Bukan BBM

Oleh On Oktober 29, 2026

 www bidiksatunews com
Sintang, 29 Oktober 2026 — Setelah dikonfirmasi langsung di lokasi, dugaan pengangkutan BBM yang sempat menghebohkan warga di Desa Sekubang, Kecamatan Sepauk, ternyata bukan berisi bahan bakar minyak.
 
Pemilik mobil pikap yang terlibat, SMS, mengakui hal tersebut saat dikonfirmasi media:
 
"Hanya drum kosong, tidak ada isinya. Karena mobil truk tidak bisa masuk ke lokasi, makanya kami diminta untuk mengantarkan drum-drum tersebut ke pemiliknya."
 
— SMS, Pemilik Mobil Pikap
 
 
 
📌 INFORMASI LENGKAP
 
Keterangan Detail 
📍 Lokasi Desa Sekubang, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang 
🚛 Mobil Truk No. Polisi KB-8xx0-GD — Diduga milik PSR 
🚗 Mobil Pikap Milik SMS 
❓ Awalnya Diduga Pengangkutan & penimbunan BBM 
✅ Hasil Konfirmasi Hanya drum kosong, tidak berisi BBM 
💡 Alasan Pemindahan Truk tidak bisa masuk lokasi → dipindahkan ke pikap untuk diantar ke pemilik 
 
 
 
🙏 PESAN PENTING
 
- ✅ Terima kasih kepada warga yang peka dan melaporkan apa yang dilihat — kepedulian warga sangat berharga untuk menjaga wilayah bersama
- ✅ Tetap waspada namun jangan menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi — selalu verifikasi ke pihak terkait terlebih dahulu
- ✅ Semua pihak dapat beristirahat dengan tenang, aktivitas tersebut terbukti tidak melanggar aturan

 
Sumber: Konfirmasi Langsung dari Pemilik Pikap

Perkuat Transparansi Pelayanan, Pengelola SPBU 63.785.001 Balai Batang Tarang Gelar Pertemuan Bersama Awak Media dan Forkopimcam

Oleh On Oktober 27, 2026

www bidiksatunews com 
*Balai Batang Tarang, Kab. Sanggau - Senin, 26 Oktober 2026 | Pukul 09.00 WIB.
Bertempat di SPBU 63.785.001 Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, telah berlangsung pertemuan dan silaturahmi antara pengelola SPBU dengan para awak media yang tergabung dalam Ungkap Fakta.

Pertemuan yang digelar pada Senin pagi (26/10/2026) pukul 09.00 WIB tersebut bertujuan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta membangun sinergitas antara pengelola SPBU, insan pers, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Camat Balai Batang Tarang, Kapolsek Batang Tarang, dan Danramil Batang Tarang. Kehadiran Forkopimcam ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya menciptakan pelayanan distribusi BBM yang tertib, aman, dan sesuai regulasi.

Dalam pertemuan tersebut, pengelola SPBU 63.785.001 menyampaikan komitmennya untuk menjalankan operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertamina, serta terbuka terhadap masukan dan pengawasan dari media dan masyarakat.

Pihak pengelola juga menegaskan bahwa SPBU 63.785.001 siap melayani masyarakat dengan prinsip transparansi dan akuntabel, serta menolak segala bentuk praktik penyalahgunaan distribusi BBM.

Sementara itu, perwakilan awak media Ungkap Fakta menyambut baik inisiatif pertemuan ini. Melalui dialog terbuka tersebut, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman informasi di lapangan dan tercipta hubungan kemitraan yang baik antara pers, pengelola SPBU, dan aparat pemerintah.

Camat Balai Batang Tarang dalam kesempatan tersebut mengapresiasi langkah pengelola SPBU yang proaktif mengundang media dan Forkopimcam. Menurutnya, sinergi seperti ini penting untuk menjaga kondusifitas dan memastikan pelayanan energi bagi masyarakat berjalan lancar.

Kapolsek dan Danramil juga menegaskan akan terus melakukan monitoring dan pengamanan guna memastikan distribusi BBM di wilayah Balai Batang Tarang berjalan aman dan tepat sasaran.

Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat Balai Batang Tarang.


*Humas SPBU 63.785.001 & Tim bidiksatunews com

Masyarakat Krisis Air, PUPR Kalteng Terus Distribusikan Air Bersih Ke Beberapa Wilayah Kabupaten.

Oleh On Oktober 24, 2026

PALANGKA RAYA, BIDIKSATUNEWS.COM – Menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Tengah dalam merespons dampak kemarau panjang dan potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng memacu penyaluran bantuan air bersih secara berkala ke wilayah-wilayah terdampak.

Hingga Sabtu (24/10/2026), total akumulasi air bersih yang berhasil didistribusikan oleh Dinas PUPR Kalteng ke seluruh kawasan pemukiman warga dan fasilitas publik telah menembus angka 13.466.400 liter.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng, Ir. Prof. Juni Gultom, menyatakan bahwa armada tangki dan personel di lapangan dikerahkan secara intensif untuk memastikan masyarakat tidak mengalami krisis air bersih berkepanjangan.

"Arahan Bapak Gubernur sangat tegas, Pemprov Kalteng harus hadir cepat membantu warga yang terdampak kekeringan sekaligus meminimalisir risiko Karhutla. Kami terus bergerak menyalurkan air bersih ke daerah-daerah yang sumber airnya mulai mengering," tegas Ir. Juni Gultom.

Khusus untuk rekapitulasi pengiriman harian pada 24 Oktober 2026, total pasokan yang dikirimkan mencapai 165.400 liter yang terbagi di sembilan kabupaten:
• Barito Timur: Desa Barapun (20.000 L), Desa Bararawa (15.000 L), Kelurahan Ampah Kota/Jl. Padat Karya Urup (10.000 L), Rutan Kelas II B (8.000 L), Sambun (5.500 L), Desa Putai (5.000 L), Desa Puri (5.000 L), dan Desa Rodok (1.100 L).
• Lamandau: Desa Jangkar Prima (20.000 L).
• Kotawaringin Barat: Desa Palih Baru (12.000 L), Kelurahan Raja (6.400 L), dan Kelurahan Mendawai (5.000 L).
• Seruyan: Desa Pematang Panjang (12.000 L), Unit 5 Tanggul Harapan (8.000 L), Desa Terawan (6.000 L), dan Desa Bangkal (3.800 L).
• Pulang Pisau: Desa Gandang (4.800 L untuk 130 KK) dan Desa Talio Muara (2.400 L).
• Katingan: Kelurahan Pendahara (4.000 L).
• Barito Utara: Dusun Parang Kampeng (4.000 L).
• Gunung Mas: Desa Penda Pilang (3.000 L) dan Desa Tumbang Hakau (2.000 L).
• Murung Raya: Desa Konut (1.200 L) dan Desa Muara Jaan (1.200 L).

Ir. Juni Gultom menambahkan, angka penyaluran harian tersebut masih merupakan laporan sementara. Penyaluran air bersih dipastikan akan terus berlanjut seiring proses pengiriman armada yang masih berjalan di wilayah-wilayah sasaran.

Gubernur Tinjau Gereja GKE Maranatha Palangka Raya, Pastikan Siap Diresmikan Desember 2026

Oleh On Oktober 23, 2026

Palangka Raya, Bidiksatunews.com — Pembangunan kembali Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Maranatha di Kota Palangka Raya kini telah memasuki babak akhir pengerjaan. Tempat ibadah bersejarah yang sebelumnya sempat musnah terbakar tersebut dipastikan siap diresmikan pada bulan Desember 2026 mendatang, bertepatan dengan momentum perayaan Natal bagi umat Kristiani di Kalimantan Tengah.

Sebagaimana diketahui, kompleks Gereja GKE Maranatha yang terletak di kawasan strategis Jalan Diponegoro, Palangka Raya, mengalami musibah kebakaran hebat yang melalap habis bangunan utama gereja beserta sarana di sekitarnya. Peristiwa memilukan tersebut menyisakan duka mendalam bagi ribuan jemaat serta masyarakat Kota Cantik. Langkah rekonstruksi total pun menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna memulihkan kembali sarana peribadatan bersejarah ini.

Kepastian mengenai jadwal peresmian disampaikan di sela-sela peninjauan langsung lokasi pembangunan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, bersama jajaran Pemprov Kalteng pada Sabtu (24/10/2026). Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengerjaan fisik dan fasilitas pendukung bangunan telah memenuhi standar kualitas, keselamatan, serta kelayakan fungsi sebelum diserahterimakan secara resmi.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Agustiar Sabran yang didampingi langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng, Ir. Juni Gultom, beserta jajaran pejabat daerah lainnya, memantau secara mendetail setiap sudut bangunan. Rombongan memeriksa kelengkapan fasilitas peribadatan, keandalan struktur dan kekuatan konstruksi bangunan, hingga kerapian tata ruang interior maupun eksterior gereja.

Di sela kegiatan peninjauan, Kepala Dinas PUPR Kalteng, Ir. Juni Gultom, membenarkan adanya pergeseran serta penyesuaian target waktu penyelesaian rekonstruksi rumah ibadah tersebut dari perencanaan semula.

"Awalnya target kita selesai pada Juli 2026, namun kita jadwalkan ulang ke bulan Desember. Penyesuaian ini diproyeksikan agar seluruh detail pengerjaan benar-benar sempurna dan siap digunakan, sekaligus menjadi kado manis bagi umat Kristiani, khususnya para jemaat GKE Maranatha, dalam menyambut momen perayaan Natal tahun ini," ujar Juni Gultom, Sabtu (24/10/2026).

Pembangunan kembali Gereja GKE Maranatha ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Kalteng dalam memulihkan sarana keagamaan dan merawat kerukunan antar umat beragama di Bumi Tambun Bungai. Proyek rekonstruksi ini resmi dimulai melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dilakukan secara langsung oleh Gubernur pada 12 April 2025 lalu.

Seluruh pembiayaan pengerjaan fisik rumah ibadah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah dengan alokasi anggaran mencapai sekitar Rp40 miliar. Lewat alokasi dana tersebut, bangunan gereja yang dahulu terbakar kini bangkit berdiri megah kembali dengan desain yang lebih kokoh, modern, serta dilengkapi sarana pendukung yang aman dan memadai.

Melalui selesainya seluruh tahapan pembenahan ini, Pemprov Kalteng berharap Gereja GKE Maranatha dapat kembali berfungsi optimal sebagai pusat peribadatan dan pembinaan spiritual. Kehadiran kembali gereja ini disambut antusias oleh para jemaat yang dalam waktu dekat dipastikan sudah dapat melaksanakan peribadatan Natal di bangunan baru tersebut.

Bupati Kapuas Hulu Dijadwalkan Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Betang Suku Seberuang Ensilat.

Oleh On Oktober 22, 2026

www bidiksatunews com 
KAPUAS HULU – Pembangunan sarana adat dan budaya di Kabupaten Kapuas Hulu terus diperkuat. Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., M.H., dijadwalkan akan memimpin langsung acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Betang Suku Seberuang Ensilat Ketemenggungan Bongkong.

Kegiatan yang mengusung semangat "Kapuas Hulu Semakin Hebat" ini juga akan dihadiri oleh Temanggung Ketemenggungan Bongkong, Petrus Santori.  

Jadwal dan Lokasi Acara
Hari/Tanggal: Sabtu, 24 Oktober 2026  
Lokasi: Halaman Balai Adat Desa Bongkong  
Dimeriahkan Panggung Hiburan
Untuk memeriahkan momentum bersejarah bagi masyarakat Suku Seberuang Ensilat ini, acara akan diisi dengan panggung hiburan yang dihadirkan oleh Surya Nando Entertainment.  

Acara hiburan tersebut menampilkan penampil spesial (special perform) seperti Ega, Adui Vianty, dan Nong Minah. Acara ini juga didukung oleh pengiring musik Agus Irja serta dipandu oleh MC Yakob.  

Pembangunan Rumah Betang ini diharapkan dapat menjadi pusat pelestarian adat, budaya, serta mempererat tali silaturahmi masyarakat adat Suku Seberuang Ensilat di Ketemenggungan Bongkong.


Penulis: Bambang

Ngopbar di Pasar Baru PLBN Entikong, Wartawan dan Humas Polsek Perkuat Sinergi Bahas Dinamika Perbatasan

Oleh On Oktober 20, 2026

www.bidiksatunews.com_
ENTIKONG, SANGGAU — Suasana santai dan penuh keakraban mewarnai kegiatan ngobrol bareng (Ngopbar) sekaligus makan siang bersama antara sejumlah wartawan dari berbagai media dengan jajaran Polsek Entikong di kawasan Pasar Baru Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kasi Humas Polsek Entikong, Aipda Ali Akbar, serta Kanit 2 Binmas Polsek Entikong, Aipda Apriyadi. 

Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan menjadi ruang komunikasi terbuka untuk bertukar pandangan mengenai berbagai dinamika kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

Di sela-sela makan siang, para peserta berdiskusi mengenai kondisi sosial masyarakat perbatasan, perkembangan situasi di wilayah Entikong, serta berbagai persoalan yang menjadi perhatian bersama.   
Meski berlangsung santai, perbincangan tersebut mencerminkan pentingnya komunikasi dan kepedulian terhadap perkembangan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan.

Ngopbar ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara insan pers dan jajaran kepolisian, khususnya Polsek Entikong.

Hubungan yang baik antara kedua pihak dinilai penting dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Peran wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik serta peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki keterkaitan yang erat. 

Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan hubungan profesional perlu terus dijaga agar informasi mengenai berbagai perkembangan di wilayah perbatasan dapat tersampaikan dengan baik.

Melalui kegiatan sederhana seperti ngobrol bareng dan makan siang bersama, diharapkan sinergi antara insan pers dan kepolisian semakin kuat. Kebersamaan tersebut sekaligus menjadi sarana membangun kepercayaan, memperluas komunikasi, serta mendorong kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Entikong.

Sebagai salah satu kawasan strategis di perbatasan Indonesia–Malaysia, Entikong memiliki dinamika kehidupan sosial yang beragam.

Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara berbagai elemen masyarakat, termasuk media dan kepolisian, menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman, kondusif, dan informatif.

Ngopbar di Pasar Baru PLBN Entikong ini menjadi gambaran bahwa sinergi tidak selalu harus dibangun melalui forum formal.

Melalui pertemuan sederhana yang dilandasi keterbukaan dan kebersamaan, hubungan baik dapat terus dipelihara demi mendukung kepentingan masyarakat di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 

Mr.Eddy

Jembatan Roboh di Nanga Lot Kapuas Hulu, Warga Terpaksa Memanggul Barang Belanjaan: Ke Mana Perhatian Pemerintah Daerah?

Oleh On Oktober 16, 2026

www.bidiksatunews.com_
KAPUAS HULU, 5 OKTOBER 2026 — Kondisi jembatan roboh di kawasan Nanga Lot, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menjadi gambaran sulitnya akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Warga yang melintas terpaksa menghadapi kondisi yang memprihatinkan, bahkan harus memanggul barang belanjaan demi bisa melewati jalur yang terdampak kerusakan jembatan tersebut.

Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan karena jembatan merupakan salah satu sarana penting yang menunjang mobilitas masyarakat. Ketika akses penghubung mengalami kerusakan hingga tidak dapat digunakan secara normal, warga menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Barang belanjaan yang seharusnya dapat dibawa dengan mudah menggunakan kendaraan, kini harus dipanggul secara manual. Kondisi tersebut memperlihatkan betapa beratnya perjuangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika infrastruktur penghubung tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Warga Menanggung Dampak Kerusakan Infrastruktur
Jembatan yang roboh bukan sekadar persoalan bangunan fisik, melainkan juga menyangkut kelancaran aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Akses yang terganggu berpotensi menyulitkan warga membawa hasil kebun, mengangkut kebutuhan pokok, maupun melakukan perjalanan untuk berbagai keperluan.

Masyarakat tentu membutuhkan akses jalan dan jembatan yang aman agar kegiatan sehari-hari dapat berlangsung tanpa harus menghadapi kesulitan tambahan. Apabila kondisi ini terus berlarut-larut, warga dikhawatirkan semakin terbebani, terutama mereka yang bergantung pada jalur tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pemandangan warga yang harus memanggul barang belanjaan menjadi pengingat bahwa persoalan infrastruktur di wilayah masyarakat tidak boleh dipandang sebelah mata. Keselamatan warga juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap upaya penanganan kerusakan jembatan.

Pemerintah Daerah Diharapkan Segera Turun Tangan

Kondisi jembatan roboh di Nanga Lot memunculkan pertanyaan mengenai langkah penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai upaya perbaikan, penanganan sementara, serta jaminan keselamatan bagi warga yang harus melewati kawasan tersebut.

Pemerintah daerah bersama dinas teknis diharapkan segera melakukan pemeriksaan langsung untuk mengetahui tingkat kerusakan dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Jika perbaikan permanen membutuhkan waktu, solusi sementara yang aman perlu dipertimbangkan agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.

Di sisi lain, informasi mengenai status penanganan jembatan, rencana perbaikan, serta kemungkinan alokasi anggaran perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Langkah tersebut penting agar warga mengetahui perkembangan penanganan dan tidak dibiarkan dalam ketidakpastian.

Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai penyebab robohnya jembatan, status penanganan dari pemerintah daerah, maupun jadwal perbaikan. Karena itu, tanggapan dari pemerintah daerah dan instansi yang berwenang diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut.

Keselamatan dan Kepentingan Masyarakat Harus Diutamakan
Kerusakan jembatan di Nanga Lot menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Masyarakat tidak hanya memerlukan janji penanganan, tetapi juga langkah nyata yang mengutamakan keselamatan serta kelancaran aktivitas sehari-hari.

Jembatan merupakan infrastruktur penting yang mendukung konektivitas dan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan kerusakannya perlu menjadi perhatian sesuai kewenangan dan tingkat urgensi di lapangan.

Peristiwa warga yang terpaksa memanggul barang belanjaan akibat akses jembatan yang roboh seharusnya menjadi dorongan bagi pihak terkait untuk segera mengevaluasi kondisi tersebut. Jangan sampai masyarakat terus menanggung kesulitan tanpa memperoleh kepastian mengenai solusi yang akan ditempuh.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera memberikan perhatian nyata terhadap kondisi jembatan di Nanga Lot, Kabupaten Kapuas Hulu, agar akses yang aman dan layak dapat kembali dinikmati warga.

Penulis: Helen tim

Pastikan Pengisian BBM Aman dan Tertib, Personil Polsek Silat Hilir Pantau Antrean di SPBU Simpang Silat.

Oleh On Oktober 15, 2026

www bidiksatunews com 
16/10/2026
SILAT HILIR – Kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat kembali mendapat apresiasi positif. Personil dari Polsek Silat Hilir turun langsung ke lapangan untuk memantau aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Simpang Silat (No. SPBU 64.787.004), Kecamatan Silat Hilir.  

Langkah ini dilakukan guna memastikan proses penyaluran BBM kepada warga berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif tanpa adanya penumpukan antrean maupun gangguan ketertiban.  
Apresiasi dari Warga Masyarakat
Kehadiran personil Polsek Silat Hilir di area SPBU menyedot perhatian dan mendapat sambutan hangat dari warga setempat yang sedang mengantre BBM. Banyak pengendara, baik roda dua maupun roda empat, merasa lebih nyaman dan tenang saat melakukan pengisian.  

"Kehadiran petugas kepolisian membuat antrean menjadi lebih tertib dan teratur. Kami mengapresiasi langkah Polsek Silat Hilir dan pihak SPBU yang peduli dengan kenyamanan warga," ujar salah seorang warga di lokasi antrean.

Pengawasan Ketat dan Pelayanan Maksimal
Dalam pemantauan tersebut, personil Polsek Silat Hilir berkoordinasi langsung dengan pihak pengelola SPBU Simpang Silat.

 Pengawasan difokuskan pada:  
Ketertiban Antrean: Memastikan kendaraan antre sesuai jalur tanpa saling mendahului.  
Keamanan Area SPBU: Mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar lokasi pengisian.  
Penyaluran Tepat Sasaran: Memastikan pelayanan pengisian BBM berjalan adil dan transparan bagi seluruh masyarakat.  

Berkat sinergi yang baik antara personil Polsek Silat Hilir, pengelola SPBU, dan kesadaran masyarakat, aktivitas pengisian BBM di SPBU Simpang Silat terpantau berjalan aman, lancar, dan tertib.  


Penulis:bambang

Brimob Polda Metro Jaya Kawal Penindakan dan Pemulihan Kampung Ambon*

Oleh On Oktober 15, 2026

www.bidiksatunews.com_

JAKARTA — Tim Patroli Brimob Polda Metro Jaya bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pengamanan dalam rangka penanganan dan pemulihan kawasan rawan narkotika di Kampung Ambon, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan melakukan penindakan dan penggeledahan di sejumlah lokasi. Lima orang diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menemukan 21 senjata tajam, dua tombak panjang, tiga alat hisap, satu timbangan digital, tujuh telepon genggam, dua brankas, serta sejumlah barang lainnya.
Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto mengatakan, personel Brimob dikerahkan untuk mendukung keamanan selama rangkaian kegiatan berlangsung. “Pengamanan dilaksanakan secara profesional sesuai prosedur untuk mendukung kegiatan kepolisian dan menjaga situasi kamtibmas,” ujarnya.

Personel Brimob juga membantu pengamanan petugas PLN dalam penertiban aliran listrik ilegal pada sejumlah rumah, kos-kosan, dan bangunan liar. Setelah kegiatan, petugas melakukan pengecekan akhir dan konsolidasi.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penanganan kawasan rawan narkotika tidak cukup melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat agar penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak kembali berkembang.
“Penindakan tetap dilakukan terhadap pelanggaran hukum, tetapi pemulihan lingkungan membutuhkan peran bersama. Semangat Polisi Bersama Masyarakat menjadi bagian penting agar kawasan ini semakin aman dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika,” pungkasnya.

Asda I Pandeglang Perintahkan Tim Turun ke Lokasi, Dinkes Disebut Belum Ngasih Laporan

Oleh On Oktober 15, 2026

www.bidiksatunews.com
PANDEGLANG, BANTEN — Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, menyatakan telah memerintahkan tim untuk turun langsung ke lapangan guna mengecek keluhan masyarakat terkait menu makanan olahan sempol dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga beraroma tidak sedap dan ditemukan dihinggapi lalat.

Keluhan tersebut berkaitan dengan menu makanan yang disebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pagelaran Kubang, dengan ID SPPG VWX9DA7A, yang berada di bawah naungan Yayasan Haji Kasmidi. SPPG tersebut berlokasi di Kampung Kubang, Desa Surakarta, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Dugaan permasalahan kualitas makanan itu menjadi perhatian setelah adanya keluhan dari sejumlah penerima manfaat. Kondisi tersebut memunculkan harapan agar pihak terkait melakukan pemeriksaan untuk memastikan kualitas makanan dan keamanan pangan yang disalurkan dalam program MBG.

Asda I: Tim Telah Diperintahkan Melakukan Pengecekan

Saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut atas keluhan tersebut, Doni Hermawan menyampaikan bahwa dirinya telah memerintahkan tim untuk ikut melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Namun, berdasarkan keterangannya, Pemerintah Kabupaten Pandeglang masih menunggu laporan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang terkait hasil pemeriksaan teknis.

Dalam pesan singkat melalui WhatsApp kepada wartawan, Doni Hermawan menyatakan:

“Sudah saya perintahkan untuk ikut turun mengecek. Dari Dinkes belum ada laporan, baru dari pihak BGN saja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengecekan lapangan telah diperintahkan. Meski demikian, hasil pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk mengenai kondisi makanan yang dikeluhkan, masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi instansi yang berwenang.

Belum adanya laporan dari Dinkes sebagaimana disampaikan Doni juga perlu dibedakan dari hasil pemeriksaan di lapangan. Karena itu, kesimpulan mengenai kelayakan makanan dan kemungkinan adanya pelanggaran standar keamanan pangan belum dapat ditarik sebelum hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan tersedia.

Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Masih Dinantikan

Keluhan masyarakat terkait kualitas makanan dalam program MBG perlu ditangani melalui pemeriksaan yang objektif dan terukur. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui kondisi makanan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusiannya apabila aspek-aspek tersebut relevan dengan dugaan yang dilaporkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang diharapkan memberikan penjelasan mengenai status pemeriksaan, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program perlu memberikan informasi mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap SPPG terkait.

Keterangan dari pengelola SPPG Pagelaran Kubang dan Yayasan Haji Kasmidi juga penting untuk melengkapi pemberitaan, termasuk mengenai proses penyediaan makanan, pengawasan mutu, serta tanggapan terhadap keluhan penerima manfaat.

Sampai hasil pemeriksaan resmi tersedia, dugaan mengenai kualitas makanan tersebut perlu ditempatkan sebagai keluhan yang masih memerlukan verifikasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.

Publik Menunggu Kejelasan

Hingga berita ini disusun, hasil pemeriksaan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang belum diperoleh berdasarkan keterangan Doni Hermawan. Kepastian mengenai kondisi makanan dan langkah tindak lanjut terhadap SPPG Pagelaran Kubang masih menunggu informasi resmi dari pihak-pihak terkait.

Masyarakat berharap penanganan keluhan dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada penerima manfaat sekaligus menjaga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar sesuai dengan standar keamanan pangan dan ketentuan yang berlaku.

Redaksi membuka ruang bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Badan Gizi Nasional, pengelola SPPG Pagelaran Kubang, serta Yayasan Haji Kasmidi untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.