Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Suara Merdu Tanpa Polusi Suara": Kapolsek Sepauk 'Gempur' SMAN 1 Sepauk, Edukasi Siswa Tertib Lalu Lintas Tanpa Knalpot Brong.

Oleh On Agustus 06, 2026

www.bidiksatunews com
SEPAUK – Suara bising knalpot yang seringkali meresahkan masyarakat di jalan raya kini menjadi perhatian serius aparat Kepolisian Sektor Sepauk.

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang tenang, aman, dan kondusif, Kapolsek Sepauk iptu Abdul hadi. S.H M.H. turun langsung ke sekolah untuk memberikan arahan tegas namun humanis kepada para siswa-siswi SMAN 1 Sepauk agar segera meninggalkan penggunaan knalpot brong, yang dinilai mengganggu ketertiban umum.
Aksi edukatif ini berlangsung pada hari jum,at  ( 7./Agustus 2026 ) di halaman SMAN 1 Sepauk. Pihak kepolisian tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga melakukan pendekatan preventif-edukatif dengan memeriksa langsung kendaraan para siswa yang terparkir di sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Sepauk didampingi oleh beberapa anggotanya, menyisir parkiran sepeda motor siswa. Terlihat Kapolsek, yang membawa tas punggung dan sedang memeriksa ponselnya, memberikan arahan kepada beberapa siswa laki-laki berseragam Pramuka dan seragam batik yang berdiri di dekat motor-motor mereka.
Dasar Hukum dan Pasal Larangan
Kapolsek menekankan bahwa penggunaan knalpot brong, atau knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis bawaan pabrik, bukan hanya masalah etika, tetapi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Kepada para siswa, kepolisian menjelaskan dasar hukum yang mengikat.

Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009: Pasal ini berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."
"Kami menyayangi kalian, adik-adik siswa. Masa depan kalian masih panjang.

Gunakan kendaraan dengan bijak, jangan modifikasi knalpot yang justru merugikan diri sendiri dengan sanksi tilang atau bahkan denda, serta mengganggu kenyamanan warga lainnya," ujar Kapolsek Sepauk dalam arahannya.





Pihak sekolah SMAN 1 Sepauk menyambut positif kegiatan ini. Arahan dari kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para siswa akan pentingnya tertib lalu lintas sejak dini dan menciptakan suasana belajar yang lebih tenang tanpa gangguan polusi suara di sekitar sekolah.

Kegiatan berjalan lancar, tertib, dan diakhiri dengan komitmen bersama dari para siswa untuk mendukung program gerakan tanpa knalpot brong di wilayah Sepauk.


Penulis: Bambang

Wujud Kepedulian Polsek Sepauk, Kapolsek IPTU Abdul Hadi Gelar Aksi "Jumat Berbagi" Menyasar Warga Kurang Mampu.

Oleh On Agustus 06, 2026

www.bidiksatunews com
7/Agustus/2026
SEPAUK – Polsek Sepauk kembali menunjukkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban (kamtibmas), tetapi juga dalam aksi sosial kemanusiaan.

Melalui program "Jumat Berbagi", Kapolsek Sepauk IPTU Abdul Hadi, S.H., M.H., bersama personelnya menyambangi langsung rumah-rumah warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Sepauk.
Dalam kegiatan ini, Kapolsek beserta jajaran mendatangi pemukiman warga secara langsung (door-to-door) untuk menyerahkan bantuan sembako dan kebutuhan pokok. Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat lansia dan keluarga prasejahtera yang membutuhkan uluran tangan.

Kapolsek Sepauk IPTU Abdul Hadi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian tulus dari institusi Polri kepada masyarakat setempat.
"Program 'Jumat Berbagi' ini adalah wujud nyata rasa empati dan silaturahmi kami kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polsek Sepauk tidak hanya dirasakan saat ada penegakan hukum, tetapi juga hadir membawa keberkahan dan kehangatan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujar IPTU Abdul Hadi.

Suasana haru dan hangat menyelimuti saat petugas menyerahkan bantuan secara langsung di depan teras rumah warga. Para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran Kepolisian Sektor Sepauk.
Melalui kegiatan rutinitas positif ini, diharapkan hubungan harmonis serta kemitraan antara Polri dan masyarakat di Kecamatan Sepauk dapat semakin erat, menciptakan situasi lingkungan yang aman, kondusif, dan penuh rasa kekeluargaan.


Penulis: Bambang

Eratkan Sinergi, Silaturahmi Insan Pers dan Kades baung Sengatap Berlangsung Khidmat.

Oleh On Agustus 04, 2026

www.bidiksatunews com
4/Agustus/2026
SENGATAP — Suasana penuh kehangatan dan keakraban mewarnai pertemuan silaturahmi antara jajaran insan pers dari media Mega Berita dan Bidik Satu News bersama Kepala Desa (Kades) baung Sengatap. Pertemuan yang berlangsung secara khidmat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah desa dan media massa.




Dalam kesempatan tersebut, perwakilan media Mega Berita dan Bidik Satu News menegaskan komitmennya untuk selalu terbuka dan menyediakan ruang komunikasi bagi masyarakat Desa baung Sengatap. Kehadiran media diharapkan dapat menjadi jembatan informasi yang konstruktif dan bermanfaat bagi kemajuan bersama.



"Kami dari pihak media Mega Berita dan Bidik Satu News selalu membuka ruang seluas-luasnya bagi warga masyarakat Sengatap untuk menyampaikan berbagai informasi publik, aspirasi, hingga isu-isu strategis yang ada di wilayah Desa baung Sengatap," ujar salah satu perwakilan insan pers yang hadir.


Peran Media dalam Pembangunan Desa
Pertemuan informal namun sarat makna ini juga membahas berbagai dinamika serta persoalan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Sengatap. 


Melalui keterbukaan informasi dan kontrol sosial yang positif dari media, diharapkan setiap permasalahan di tingkat desa dapat terpublikasi secara objektif, berimbang, dan menemukan solusi yang baik.




Sementara itu, Kepala Desa baung Sengatap menyambut baik inisiatif dan kemitraan yang terjalin. Sinergi antara pemerintah desa dan wartawan dinilai sangat krusial dalam mendukung transparansi tata kelola pemerintahan desa serta mengawal  apa yang menjadi dinamika di tengah tengah masyarakat.


Kegiatan silaturahmi diakhiri dengan diskusi santai dan foto bersama sebagai simbol soliditas antara insan pers dan Pemerintah Desa Sengatap.


Penulis: Bambang

Warga Desa Kerangas Dambakan jalan Layak untuk bangkitkan ekonomi.

Oleh On Agustus 04, 2026

www.bidiksatunews com.
4/Agustus/2026
Kapuas hulu Kalbar,- Miris mendengar suara lirih dan pilu warga,  para petani dan peladang di desa Kerangas kecamatan suhaid kabupaten Kapuas hulu Kalimantan Barat.

Warga yang sehari hari mengais rezeki dari hasil berladang yang sangat mendambakan di perhatikan nya oleh pemerintah terkait akses jalan satu satunya di lalui warga jika akan menjual hasil ladang dan pertanian nya ke kecamatan.

Bagaimana tidak, akses jalan satu satunya tersebut sampai hari ini belum mendapat perhatian dari pemerintah,  salah seorang petani berpapasan di jalan dengan media ini berucap lirih dengan bahasa kampung nya.

" Tuk am bg,,,,!! Nuan mau mantau jalan kami udah baka kelundang kerbau, kati ammmmmm..... Cara kamik mau bejual segala engkayuk rempai ke pasar kalau dah Ari ujan, naaaa tau di kelalu oto bg,,,!!!!"

Ucap lirih salah seorang petani tersebut kepada media ini, sambil menunjukkan kondisi jalan yang berlumpur tersebut kepada wartawan media di TKP.

81 tahun merdeka serasa belum menikmati kemerdekaan, keinginan setara dengan wilayah desa lainya dengan kewajaran kondisi pembangunan jalan Layak sangat di dambakan perhatian khusus dari pemimpin daerah Kapuas hulu terang warga pada media ini.

Bahkan yang sangat menyayat hati saat ketika akan membawa warga desa yang sakit ke kecamatan atau kabupaten harus melalui akses jalan tersebut miris terkadang mendengar dan memandang nya bahkan terkadang jika di musim hujan harus Berjam jam terjebak di kubangan lumpur yang menggenang.

Warga sangat berharap kepada tokoh yang di banggakan di Kapuas hulu no satu sebagai bupati yang santun dan bersahaja senantiasa merangkul masyarakat nya khusus kabupaten Kapuas hulu dalam waktu dekat bisa merealisasikan keinginan para petani desa Kerangas tersebut.

Tim media:Helena Lidia

Masyarakat Dusun Tanjung Semunti dan Pedadang Hulu: desak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kebijakan segera ambil tindakan nyata apa yang menjadi tuntutan warga.

Oleh On Agustus 04, 2026

‎www.bidiksatunews com
‎SINTANG, KALBAR - Ratusan masyarakat Dusun Tanjung Semunti dan Dusun Pedadang Hulu, Desa Baung Sengatap, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, menggelar penyampaian aspirasi secara damai di depan Kantor Bupati Sintang, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, pada Selasa, 4 Agustus 2026.
‎
‎"Massa menuntut Pemerintah Kabupaten Sintang untuk memutuskan kontrak kerja sama dengan perusahaan perkebunan PT. Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) yang beroperasi di wilayah mereka.
‎
‎"Pernyataan sikap Masyarakat Dusun Tanjung Semunti Dan dusun Pedadang Hulu Dalam Penyampaian Aspirasi Di Depan;
‎Bupati Sintang didampingi Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak, Kaban Kesbangpol Abdul Syufriadi, dan OPD Terkait.
‎
‎"Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat menyampaikan bahwa aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab;
‎
‎Dalam pernyataannya, warga menegaskan:
‎"Kami hadir bukan untuk mencari keributan dan bukan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kami menghormati Pemerintah Kabupaten Sintang, aparat penegak hukum, serta seluruh instansi yang mempunyai kewenangan dalam bidang pertanahan dan perkebunan. Namun demikian, kami juga meminta agar suara dan kepentingan masyarakat tidak diabaikan.
‎
‎"LATAR BELAKANG TUNTUTANAdapun persoalan yang menjadi dasar tuntutan pemutusan kontrak adalah:
‎
‎1. Terdapat persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja sama masyarakat dengan perusahaan perkebunan, khususnya mengenai lahan, status HGU, lahan yang diduga berada di luar HGU, serta lahan Plasma masyarakat. 
‎
‎2.Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai batas dan status lahan yang dikelola perusahaan, termasuk kejelasan mengenai lahan yang menurut informasi masyarakat berada di luar areal HGU.
‎
‎3. Masyarakat juga mempertanyakan keberadaan, luas, lokasi, status, realisasi, dan pengelolaan lahan Plasma yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.  
‎
‎4.Bahwa persoalan tersebut telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat.  
‎
‎5.Masyarakat menghendaki agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut dan tidak menjadi sumber konflik di kemudian hari,Oleh karena itu, masyarakat meminta agar hubungan kerja sama dengan perusahaan perkebunan dilakukan pemutusan kontrak Atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
‎
‎"Muryadi Kepala Desa Baung Sengatap menceritakan kronologis permasalahan yang terjadi di Desa Baung Sengatap.
‎
‎"perusahaan datang 1998. Ada kesepakatan antar masyarakat, kepala desa dan pihak perusahaan seperti masyarakat mendapatkan plasma, pembangunan rumah ukuran 4 x 6 meter dan fasilitas umum lainnya. Semua tidak terlaksana. Lalu perusahaan yang sekarang merupakan pergantian pemilik yang keempat. PT SNIP ini terakhir yang memiliki perkebunan di wilayah kami" terang Muryadi
‎
‎"dari 1998, plasma tidak pernah diberikan kepada masyarakat. Masyarakat sudah 2 tahun ini berjuang menuntut haknya. Ada kebun yang seharusnya plasma, tapi sudah atas nama perusahaan lain. Kebun plasma itu yang dituntut masyarakat supaya diserahkan kepada masyarakat " terang Muryadi
‎
‎“kondisi sekarang, perusahaan menjadi kaya, masyarakat menjadi miskin. Ada juga perlakuan tidak baik dari perusahaan kepada masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut. Kami berharap Pemkab Sintang membantu menyelesaikan masalah antara masyarakat dengan perusahaan, seharusnya perusahaan jadi kaya, masyarakat jadi sejahtera” terang Muryadi 
‎
‎Mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Baung Sengatap, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala terus memperdalam data dan informasi dari aspirasi yang disampaikan.
‎
‎“kita akan melakukan konfirmasi dengan pihak perusahaan. Ada aturan setiap 6 bulan sekali, perusahaan harus melaporkan perkembangan kebun plasma kepada Bupati. Pemda Sintang sudah mendengarkan aspirasi masyarakat, akan kami komunikasikan dengan perusahaan. Kami mengutamakan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kita akan sesuaikan dengan aturan yang ada” terang Gregorius H Bala
‎
‎"Aksi penyampaian aspirasi pada Selasa siang tersebut berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat. Hingga berita ini dirilis, masyarakat masih menunggu tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sintang dan pihak PT. Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP).
‎
‎(Tim)
‎

Kepala Desa dan Masyarakat Minta PT. Satya Nusa Indah Perkasa Angkat Kaki, Klaim Kontrak Kerja Sama 25 Tahun Telah Berakhir

Oleh On Agustus 04, 2026

Kalbar -www.bidiksatunews.com-
Sintang, 4 Agustus 2026 – Kepala Desa bersama masyarakat Dusun Pedadang Hulu dan Dusun Tanjung Semunti, Kabupaten Sintang, menyampaikan tuntutan agar PT. Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) menghentikan aktivitasnya dan meninggalkan wilayah tersebut. Tuntutan tersebut didasarkan pada klaim masyarakat bahwa perjanjian kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan yang dimulai pada tahun 1998 telah berakhir pada tahun 2023 sesuai jangka waktu kontrak selama 25 tahun.

Dalam penyampaian aspirasi yang dilakukan pada Selasa (4/8/2026), masyarakat menegaskan bahwa sejak berakhirnya masa kontrak, perusahaan dinilai tidak lagi memiliki dasar untuk tetap menguasai atau memanfaatkan lahan berdasarkan perjanjian awal yang telah disepakati bersama.

Kepala Desa bersama tokoh masyarakat menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan seluruh isi perjanjian lama dihormati. 

Mereka berharap setiap kerja sama antara perusahaan dengan masyarakat harus dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dan tidak diubah secara sepihak tanpa persetujuan para pihak.

Menurut masyarakat, selama bertahun-tahun keberadaan perusahaan belum memberikan manfaat yang dirasakan secara merata oleh warga sekitar. Mereka mengaku masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi meskipun wilayah mereka menjadi lokasi operasional perusahaan.

Dalam penyampaian tuntutannya, masyarakat juga menyatakan penolakan terhadap pola hubungan yang menurut mereka tidak lagi mengedepankan prinsip kemitraan. 

Warga berharap apabila terdapat investasi baru atau perpanjangan kerja sama, maka harus dilakukan secara terbuka, adil, serta melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah dan wilayah tersebut.

Tokoh masyarakat menilai pembangunan dan investasi seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, membuka lapangan pekerjaan, memberdayakan tenaga kerja lokal, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa. 

Mereka menyampaikan harapan agar perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat.

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media, masyarakat menegaskan bahwa mereka menginginkan perusahaan menghormati berakhirnya kontrak kerja sama yang telah berlangsung selama 25 tahun. 

Warga juga meminta pemerintah daerah serta instansi terkait turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, masyarakat meminta dilakukan peninjauan kembali terhadap seluruh dokumen kerja sama antara PT. Satya Nusa Indah Perkasa dengan masyarakat Dusun Pedadang Hulu dan Dusun Tanjung Semunti guna memastikan status hukum setelah berakhirnya masa kontrak pada tahun 2023.

Masyarakat berharap penyelesaian dilakukan melalui dialog yang mengedepankan musyawarah, transparansi, serta menghormati hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 Mereka juga meminta pemerintah daerah, aparat berwenang, dan instansi terkait untuk memediasi pertemuan antara masyarakat dan pihak perusahaan agar persoalan dapat diselesaikan secara damai.

Penulis Bambang 

Resah Suara Bising, Warga Mendesak Kepolisian Sintang Tindak Tegas Pengguna Knalpot Brong.

Oleh On Agustus 01, 2026

www.bidiksatunews com
2/Agustus/2026
SINTANG — Maraknya penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot brong (blong) pada kendaraan roda dua di wilayah Sintang kian mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Suara pekak yang dihasilkan oleh knalpot modifikasi tersebut dinilai amat meresahkan, terutama saat jam istirahat malam dan di area pemukiman warga.

Menanggapi situasi ini, masyarakat mendesak pihak Kepolisian Sintang (Polres/Polsek) untuk segera mengambil langkah konkret dan tindakan tegas berupa penertiban berkala serta razia di titik-titik rawan.

"Suara knalpotnya sangat bising dan memekakkan telinga, apalagi kalau mereka melintas malam hari. Sangat mengganggu anak kecil dan orang tua yang sedang beristirahat.

Kami berharap kepolisian tidak ragu menindak tegas para pengendara ini," ujar salah seorang warga Sintang.

Payung Hukum dan Sanksi Bagi Pengguna Knalpot Brong
Penggunaan knalpot tidak standar yang menimbulkan kebisingan melebihi ambang batas telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Berikut adalah pasal-pasal relevan yang menjadi landasan hukum penindakan.

1. Ketentuan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009:
"Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."
2. Dasar Persyaratan Teknis Kelayakan Kendaraan
Pasal 48 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009:
Menyebutkan bahwa persyaratan teknis kendaraan bermotor salah satunya meliputi kebisingan suara (sistem pembuangan/knalpot).

Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap pihak kepolisian tidak hanya memberikan teguran lisan, tetapi juga menerapkan sanksi penilangan serta penyitaan fisik knalpot brong untuk memberikan efek jera.

Selain itu, razia berkala di bengkel-bengkel penyedia jasa modifikasi knalpot non-standar juga dinilai penting guna memutus rantai penggunaan knalpot bising di wilayah Sintang.


Penulis: Bambang.

Kecelakaan Maut Bus vs Sepeda Motor di Desa Bongkong Silat Hilir, Satu Orang Meninggal Dunia.

Oleh On Agustus 01, 2026

www.bidiksatunews com
2/Agustus/2026
KAPUAS HULU — Kecelakaan lalu lintas tragis yang melibatkan satu unit bus antarkota dengan sebuah sepeda motor terjadi di ruas jalan Lintas Selatan, Desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Kronologi dan Kondisi di Lokasi Kejadian
Berdasarkan rekaman video di lokasi kejadian, kecelakaan melibatkan bus angkutan penumpang "HIDAYAH" (Perintis) jurusan Putussibau – Sambas (pelat KB 7598 F) dan sebuah sepeda motor matic.
Kondisi Kendaraan: Bus berwarna merah-putih tersebut tampak hilang kendali hingga terperosok ke sisi kanan jalan dan menabrak pepohonan di tepi pemukiman warga. Sepeda motor korban terlihat hancur dan tersangkut tepat di bawah bagian depan (kolong) bus.

Kondisi Korban: Seorang korban tergeletak tak bernyawa di tengah jalan dengan luka berat di bagian kepala. Bercak darah menggenang di sekitar posisi korban jatuh.

Situasi Lapangan: Warga sekitar dan para pengguna jalan yang melintas tampak memadati lokasi kejadian untuk melihat kondisi bus serta menutupi dan mengevakuasi tubuh korban. Beberapa orang saksi di lokasi juga terlihat berkoordinasi menggunakan telepon genggam untuk menghubungi pihak berwajib dan tim medis.

Penanganan
Pihak kepolisian setempat beserta warga sekitar segera melakukan penanganan awal di lokasi kejadian untuk mengamankan lalu lintas, mendata identitas korban dan pengemudi bus, serta mengevakuasi kendaraan yang menancap di semak-semak. Penyebab pasti terjadinya tabrakan masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian Silat Hilir / Polres Kapuas Hulu.


Tim redaksi media bidiksatunews com: Bambang.

Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi, S.I.K. Pimpin Apel Perdana Bersama Personel Polres Melawi

Oleh On Agustus 01, 2026

Polres Melawi Polda Kalbar*–www.bidiksatunews.com- Setelah disambut dengan rangkaian tradisi perpaduan budaya Adat Dayak dan Melayu serta jajaran kehormatan melalui tradisi Pedang Pora, Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi, S.I.K. memimpin apel perdana bersama seluruh personel Polres Melawi di halaman apel Polres Melawi, pada Jumat (31/7/2026) pagi.
Pada pelaksanaan apel tersebut, AKBP Askhabul Kahfi, S.I.K. didampingi oleh Kapolres Melawi sebelumnya, AKBP Harris Batara Simbolon, S.I.K., S.H., M.Tr.Opsla, yang secara resmi menyerahkan estafet kepemimpinan kepada pejabat baru.
Apel perdana diikuti oleh Wakapolres Melawi, para Pejabat Utama, para Kapolsek jajaran, personel Polri, ASN Polri, Kegiatan berlangsung dengan penuh khidmat sebagai momentum awal kepemimpinan Kapolres Melawi yang baru.
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Askhabul Kahfi memperkenalkan diri kepada seluruh personel sekaligus mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga soliditas, disiplin, loyalitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif.
Sementara itu, AKBP Harris Batara Simbolon menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel Polres Melawi atas dedikasi, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan selama dirinya memimpin Polres Melawi. Ia berharap seluruh personel terus memberikan dukungan penuh kepada Kapolres yang baru demi kemajuan organisasi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Apel perdana tersebut menjadi simbol dimulainya kepemimpinan AKBP Askhabul Kahfi, S.I.K. di Polres Melawi sekaligus mempertegas komitmen seluruh jajaran untuk terus mengabdi kepada masyarakat dengan semangat Presisi, menjaga keamanan, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Melawi.

Humas Res Mlw (Arb).

Miris,,,,,,!!!!Terjadi pungutan dalam pekerjaan Upjj di kabupaten Melawi kalbar.

Oleh On Juli 29, 2026

Kabupaten Melawi -www.bidiksatunews.com-
Kasian masyarakat, telah membayar pajak tetapi saat dapat pembangunan jalan harus merogoh kantong kembali iuran untuk menopang pembangunan di desanya sendiri.

Lembaga Informasi Act Sweep (LIBAS) temukan dugaan adanya pungutan liar tak berdasar di masyarakat terkait pekerjaan penimbunan jalan yang dikerjakan oleh Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) Wilayah 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Melawi pada ruas jalan Desa Piawas menuju Desa Nanga Raya.


Menurut Jasli, beberapa warga menyampaikan bahwa di ddapati pungutan sebesar Rp20.000 yang disebut-sebut digunakan sebagai pembayaran tanah timbunan dalam pekerjaan penimbunan jalan tersebut, karena nilai harga tanah per Dum truknya 20.000 rupiah.

“Saat kami melakukan investigasi di lapangan, ada beberapa warga yang menyampaikan kepada saya bahwa mereka diminta membayar sebesar Rp20.000 yang di gunakan untuk membayar pemilik tanah timbunan. Miris sekali apa yang dilakukan pemerintah kabupaten Melawi kalau begini" ujar Jasli Harpansyah kepada media ini.
Jasli menegaskan bahwa informasi tersebut diterima langsung berupa penyampaian dari masyarakat kepada Tim investigasi LIBAS di lapangan.


Jasli menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan serta tidak membebani warga tanpa dasar serta aturan yang jelas.


“Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan. Jangan sampai muncul persepsi yang berbeda-beda karena kurangnya informasi. Transparansi dalam setiap pelaksanaan  proyek pemerintah sangat penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Jasli pun meminta. Pihak yang berwenang untuk segera, Turun tangan atas Isyu tersebut, Dan jika memang harus terbebani juga masyarakat atas proyek pemerintah yang sumber dana nya dari pajak masyarakat berapa naif nya pemerintah saat ini.

Di lapangan juga banyak pelanggaran di temukan, pekerjaan sudah berlangsung tetapi. Transparansi anggaran kepada masyarakat tak terlihat adanya plang proyek.  Dalam pekerjaan tersebut hal tersebut juga sebuah planggaran UU keterbukaan publik oleh pihak pelaksana kegiatan.

Jasli pun meminta pihak kejaksaan negeri Sintang melakukan audit serta melakukan investigasi di Lapangan, jika terjadinya sebuah pelanggaran harus dilakukan tindakan tegas,,  karena jika terbukti didapatkan pelanggaran dalam kegiatan proyek tersebut yang sangat di rugikan adalah masyarakat yang selama ini membiayai kegiatan pemerintah melalui pajaknya.

Analisis Yuridis Lembaga TINDAK.

Yayat Darmawi SE,SH,MH Koordinator lembaga Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi saat diminta statmen yuridisnya terkait dengan dugaan pungli di proyek UPJJ Wilayah II pada ruas jalan Desa Piawas menuju Desa Nanga Raya yang dikabarkan ada setoran secara illegal sebesar Rp.20.000 per Dum yang di ambil oleh pemerintah kabupaten melawi padahal proyek jalan tersebut, Anehnya itukan proyek pemerintah juga, kenapa harus ada pungutan lagi kata yayat

Pungutan secara liar atau pungli adalah merupakan  kejahatan yang disebut sebagai permintaan uang secara tidak resmi oleh oknum yang mengatasnamakan kepentingan pemerintah, dalam hal ini permintaan secara tidak resmi tersebut sudah di kategorikan pidana dan pelakunya mesti di proses secara hukum, namun apabila pelakunya adalah pegawai pemerintah maka sudah bisa dikategorikan extra ordinary crime, cetus yayat.

Aparat penegak hukum mestinya gerak cepat dan tanggap dalam merespon laporan masyarakat tersebut karena dampak laporan masyarakat tersebut bersifat meresahkan dan perbuatan pungli tersebut menghambat proyek pembangunan, tegas yayat lagi.

(Tim red)

Apresiasi Turnamen Mini Soccer Kuda Tuli Cup 2026, Indra H Kiaji : Junjung Sportifitas.

Oleh On Juli 29, 2026

​PALANGKA RAYA, Bidiksatunews.com – Penyelenggaraan turnamen mini soccer Kudatuli Cup yang digagas oleh DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah di lapangan AZ Mini Soccer, Palangka Raya, mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Indra H. Kiaji.

​Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas yang juga kader murni PDI Perjuangan tersebut menyambut positif langkah partai dalam memadukan semangat peringatan sejarah perjuangan demokrasi dengan wadah pembinaan olahraga bagi generasi muda.

​Indra memberikan imbauan krusial kepada seluruh tim yang bertanding agar selalu menjaga nilai-nilai fair play.

​"Saya sangat mendukung penuh ajang Kudatuli Cup yang diadakan oleh DPD PDI Perjuangan Kalteng ini. Ini langkah yang sangat positif untuk merangkul serta membina potensi anak-anak muda kita. 

Kepada para peserta, bertandinglah dengan maksimal dan selalu junjung tinggi sportifitas di atas lapangan," ujar Indra H. Kiaji saat dihubungi via pesan WhatsApp.

​Turnamen bertajuk Kick Off Democracy Kalteng ini berlangsung sengit selama dua hari di Palangka Raya dengan melibatkan 16 tim. 

Seluruh peserta bersaing ketat memperebutkan total hadiah sebesar Rp25 juta, dengan rincian Rp10 juta untuk Juara 1, Rp7,5 juta untuk runner-up, dan Rp5 juta untuk Juara 3.

​Melalui dukungan legislator daerah seperti Indra H. Kiaji, gelaran olahraga yang mengusung nilai historis ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang mampu membakar semangat berolahraga serta mempererat silaturahmi pemuda di Kalimantan Tengah.

Peristiwa Kuda Tuli atau Kudatuli merupakan peristiwa penyerbuan dan perebutan paksa Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996. 

Tragedi tersebut dipicu oleh dualisme kepemimpinan partai antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi yang didukung oleh pemerintah Orde Baru

SPPG Jiput 02 Bersama Yayasan Insan Fastabiqul Khairat Sosialisasikan Aplikasi Uji Organoleptik untuk Pengawasan Menu MBG

Oleh On Juli 28, 2026

Banten- www.bidiksatunews.com-
Pandeglang, Banten  – Komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui berbagai inovasi berbasis digital. Salah satu langkah nyata dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jiput 02 di bawah naungan Yayasan Insan Fastabiqul Khairat dengan menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi Uji Organoleptik Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan kepada para Penanggung Jawab (PIC) sekolah penerima manfaat.selasa (28/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 28 Juli 2026 tersebut dihadiri sekitar 30 peserta yang merupakan PIC dari berbagai sekolah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan kualitas menu MBG secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem pemantauan Badan Gizi Nasional (BGN).
Acara dipimpin langsung oleh Kepala SPPG Jiput 02, Ilham Fauzi, S.Pd., M.H., didampingi Mitra SPPG, Aji Rahman Firdaus. Dalam kesempatan tersebut, para peserta memperoleh pemahaman mengenai penggunaan aplikasi uji organoleptik, tata cara pelaporan, serta pentingnya peran sekolah dalam menjaga mutu makanan yang disajikan kepada peserta didik.

Dalam sambutannya, Ilham Fauzi menjelaskan bahwa aplikasi uji organoleptik merupakan salah satu instrumen pengawasan yang dirancang untuk memastikan setiap menu MBG yang diterima sekolah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa indikator, antara lain rasa, aroma, warna, tekstur, kebersihan, suhu makanan, hingga kelayakan konsumsi.
Menurutnya, keterlibatan guru sebagai PIC sekolah memiliki peran yang sangat penting karena mereka menjadi pihak yang menerima sekaligus memverifikasi kondisi makanan sebelum dikonsumsi oleh para siswa.

«"Melalui aplikasi ini, setiap sekolah dapat memberikan penilaian secara langsung terhadap menu yang diterima setiap hari. Data yang diinput oleh PIC sekolah akan menjadi bahan evaluasi bagi SPPG sekaligus dapat dipantau secara real time oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas layanan MBG di seluruh Indonesia," ujar Ilham Fauzi.»

Ia menambahkan, sistem pelaporan digital tersebut menjadi langkah maju dalam membangun pelayanan yang semakin profesional, transparan, dan berbasis data. Setiap laporan yang dikirimkan oleh sekolah akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan pada menu yang disajikan.
Sementara itu, Mitra SPPG Jiput 02, Aji Rahman Firdaus, menyampaikan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya diukur dari kelancaran distribusi makanan, tetapi juga dari kualitas menu yang diterima oleh para siswa setiap harinya.

Menurutnya, aplikasi uji organoleptik menjadi media yang mampu menjembatani komunikasi antara sekolah, SPPG, dan Badan Gizi Nasional sehingga setiap masukan dapat segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

«"Guru merupakan mitra utama dalam memastikan kualitas makanan yang diterima siswa. Dengan adanya aplikasi ini, setiap penilaian akan terdokumentasi secara digital sehingga proses evaluasi menjadi lebih cepat, transparan, objektif, dan akurat," jelas Aji Rahman Firdaus.»

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai mekanisme penggunaan aplikasi, prosedur pengisian laporan, indikator penilaian organoleptik, hingga tata cara pelaporan apabila ditemukan ketidaksesuaian kualitas menu.

Tidak hanya penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai pertanyaan terkait penerapan aplikasi di sekolah masing-masing, sehingga diharapkan seluruh PIC memiliki pemahaman yang sama dalam melakukan pelaporan.

Penerapan aplikasi uji organoleptik merupakan bagian dari transformasi digital yang terus dikembangkan dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan adanya sistem pelaporan yang terintegrasi, setiap hasil penilaian dari sekolah akan tersimpan secara digital dan dapat dipantau langsung oleh Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi nasional terhadap kualitas pelayanan setiap SPPG.

Melalui data tersebut, BGN dapat melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap kualitas menu yang diproduksi oleh masing-masing SPPG di berbagai daerah. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah pembinaan, peningkatan standar operasional, serta penyempurnaan pelayanan agar kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat terus meningkat.

Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi bukti komitmen SPPG Jiput 02 Yayasan Insan Fastabiqul Khairat dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang berkualitas, aman, higienis, bergizi seimbang, serta memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Dengan terjalinnya sinergi yang kuat antara SPPG, Yayasan Insan Fastabiqul Khairat, sekolah penerima manfaat, para guru sebagai PIC, mitra pelaksana, dan Badan Gizi Nasional, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis semakin mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi, kesehatan, kecerdasan, serta tumbuh kembang generasi muda Indonesia.

Melalui pengawasan yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan terus berkembang menjadi salah satu program strategis nasional yang mampu mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, produktif, dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

penulis : Dedi Supandi

DPD ASWIN Kalbar Siap Kawal Dugaan Pemalsuan Akta Kelahiran hingga Tuntas, Budi Gautama: Jika Terbukti, Pelaku Harus Dihukum Seberat-beratnya

Oleh On Juli 28, 2026

Ww.bidiksatunews.com-
PONTIANAK – Ketua DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Budi Gautama, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum dalam perkara dugaan pemalsuan akta kelahiran yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Pontianak.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sidang pemeriksaan saksi yang kembali mengungkap sejumlah fakta dan keterangan dari pihak pelapor mengenai dugaan perubahan identitas seorang anak melalui dokumen administrasi kependudukan.

Budi Gautama menilai perkara tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hak dasar seorang anak atas identitas hukum yang wajib dilindungi negara. Karena itu, proses penanganannya harus dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

"Kami dari DPD ASWIN Kalbar akan terus mengawal perkara ini sampai memperoleh kepastian hukum. Apabila nantinya pengadilan membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen, maka pelaku harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Budi Gautama.

Ia juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) bekerja secara maksimal dalam mengungkap seluruh fakta, termasuk menelusuri apabila terdapat pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam proses penerbitan dokumen yang menjadi objek perkara.

Menurutnya, dugaan pemalsuan dokumen kependudukan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena dapat berdampak pada hilangnya hak keperdataan, hak pendidikan, serta kepastian identitas hukum seorang anak.

ASWIN Kalbar, lanjut Budi Gautama, akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemantauan proses persidangan secara independen, sekaligus mendorong penegakan hukum yang berkeadilan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Perkara ini sendiri masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak. Seluruh fakta dan alat bukti akan dinilai oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum.
DPD ASWIN Kalbar juga mengingatkan seluruh pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak melakukan tindakan yang dapat memengaruhi independensi penegak hukum maupun jalannya persidangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Tim-007)