APDESI Kalteng Gelar Rakerda, Soroti Pemangkasan Anggaran Hingga Penguatan Struktur Desa

Kalteng, Bidiksatunews.com– Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Kalimantan Tengah resmi menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif. Acara yang berlangsung di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur Kalteng pada Rabu (10/6/2026) ini menjadi panggung krusial untuk membedah tantangan sekaligus memperkuat sinergi pembangunan desa.

Agenda strategis ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari jajaran pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga terkait, hingga insan media.

Ketua Panitia Rakerda, Dematius, mengungkapkan bahwa momentum ini dirancang untuk mempererat kolaborasi lintas sektor demi mendorong kemajuan desa di Bumi Tambun Bungai.

"Kami mengundang semua unsur—pemerintah kabupaten, ormas, lembaga, hingga media. Harapan kami, APDESI bisa bersatu dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan nyata di desa," ujar Dematius di sela-sela acara.

Salah satu fokus utama dalam Rakerda kali ini adalah pembenahan internal organisasi. APDESI Kalteng tengah membidik penataan kepengurusan yang belum rampung di sejumlah daerah, termasuk memperluas struktur hingga ke tingkat akar rumput melalui pembentukan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK).

"Kami ingin APDESI hadir nyata sampai ke tingkat bawah, ke desa-desa, sehingga bisa menjadi wadah perjuangan yang solid bagi seluruh pemerintah desa," tegasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dematius memastikan APDESI akan terus membangun koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain penguatan internal, kondisi ekonomi desa yang tengah melandai juga menjadi sorotan tajam dalam dialog interaktif. Dematius membeberkan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran dan perubahan regulasi yang dinamis saat ini cukup memukul ritme pembangunan di desa.

"Realitasnya, ekonomi desa sedang menghadapi tantangan berat. Salah satu pemicunya adalah pemangkasan anggaran serta perubahan regulasi yang kerap berubah," jelas Dematius.

Tak hanya faktor anggaran negara, APDESI juga menyoroti kontribusi sektor swasta. Dematius menyayangkan masih adanya perusahaan di daerah yang belum menunaikan kewajiban regulasi secara optimal, terutama terkait alokasi dan program pemberdayaan untuk masyarakat sekitar desa.

Melalui forum ini, APDESI Kalteng mendesak pemerintah pusat untuk memberikan dukungan konkret agar program penguatan ekonomi desa bisa kembali berjalan optimal. Rakerda dan Dialog Interaktif ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Kalimantan Tengah.

Related Posts: