Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Warga Silat Hilir Resah Besi Pagar Jembatan Penyengat Hilang, warga Desak Polisi Usut Tuntas Pelaku Pembongkaran.

www bidiksatunews com 
20/November/2026
KAPUAS HULU — Warga di Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, dihebohkan sekaligus resah akibat hilangnya besi pagar pengaman pada Jembatan Penyengat. 

Kondisi pagar jembatan yang terpotong dan kehilangan bagian besinya tidak hanya memicu tanda tanya besar mengenai siapa oknum yang melakukan pembongkaran, tetapi juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan yang melintas.  

Berdasarkan gambar yang beredar di kalangan warga, terlihat bagian pipa besi pengaman jembatan terputus dan hilang dari sambungannya pada struktur beton bercat kuning-hitam. Situasi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat setempat karena jembatan merupakan fasilitas umum vital yang menunjang mobilitas harian warga.  
Pertanyaan Besar: Siapa Oknum di Balik Pembongkaran?
Hilangnya besi pagar jembatan tersebut memicu spekulasi dan tanda tanya di tengah masyarakat: siapa oknum yang tega membongkar dan mengambil fasilitas publik tersebut?

Warga menilai tindakan pembongkaran besi pagar jembatan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan kepentingan umum. Selain menghilangkan fungsi pengaman di sisi jalan jembatan, hilangnya aset infrastruktur daerah juga berisiko memicu kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara roda dua maupun warga yang melintas pada malam hari atau saat cuaca buruk.  

Warga Minta Aparat Kepolisian Bertindak Tegas
Menyikapi keresahan tersebut, masyarakat mendesak aparat kepolisian setempat untuk turun tangan dan mengusut tuntas kasus hilangnya besi pagar Jembatan Penyengat. 
Warga berharap penyelidikan dilakukan secara menyeluruh agar identitas oknum pelaku pembongkaran maupun pihak-pihak yang mungkin terlibat dapat segera terungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.  
Masyarakat juga berharap adanya langkah pencegahan lanjutan, seperti patroli rutin di sekitar lokasi serta perbaikan kembali pagar pengaman jembatan demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama.

Kajian Hukum: Dasar UUD dan Pasal Terkait
Tindakan pengambilan, perusakan, atau pembongkaran fasilitas publik seperti besi pagar jembatan memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik dari sudut pandang konstitusi maupun ketentuan pidana dan perundang-undangan sektoral.

Berikut beberapa rujukan hukum yang relevan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):
Pasal 1 ayat (3): Menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap perbuatan melanggar hukum—termasuk perusakan atau pencurian fasilitas umum—harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 28D ayat (1): Menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1): Menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP - UU No. 1 Tahun 1946):
Pasal 362 KUHP: Mengatur tentang tindak pidana pencurian, yakni perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda.

Pasal 363 KUHP: Mengatur pencurian dengan pemberatan (seperti pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, atau menggunakan cara merusak/membongkar), yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan pencurian biasa.
Pasal 406 KUHP: Mengatur tindak pidana perusakan atau penghancuran barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau pihak lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda.

Ketentuan di KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023):
Pasal 476 (Pencurian) dan Pasal 477 (Pencurian dengan Pemberatan) serta ketentuan terkait Perusakan Barang (seperti Pasal 521) juga mengatur pertanggungjawaban pidana atas perbuatan mengambil atau merusak barang milik orang lain/fasilitas umum secara melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ):
Pasal 274 ayat (1) dan ayat (2): Mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau berfungsinya perlengkapan jalan (termasuk pagar pengaman/fasilitas keselamatan jalan), terlebih apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas atau korban luka/meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:
Menegaskan pentingnya penyelenggaraan jalan yang aman, tertib, dan berkelanjutan serta perlindungan terhadap bagian-bagian dan perlengkapan jalan sebagai infrastruktur publik.

Catatan redaksi: Uraian pasal-pasal di atas bersifat rujukan normatif umum terkait dugaan pencurian, perusakan, dan gangguan terhadap perlengkapan/fasilitas jalan; penetapan pasal yang disangkakan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan fakta di lapangan.


Penulis pimpinan Redaksi:bambang

Newest
You are reading the newest post