Bagi sebagian orang, kekuasaan adalah tujuan akhir. Namun bagi Frans Kaisiepo, jabatan di bawah bendera penjajah justru dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat bangsanya.
Peristiwa penting itu terjadi pada Konferensi Malino, Sulawesi Selatan, tahun 1946. Dalam forum yang digagas pemerintah kolonial Belanda untuk merancang Negara Indonesia Timur (NIT), Frans Kaisiepo ditawari posisi strategis agar Papua dipisahkan dari Republik Indonesia. Tawaran itu ia tolak mentah-mentah. Di hadapan peserta konferensi, ia menegaskan sikapnya: Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.
Sikap tersebut bukan retorika kosong. Frans Kaisiepo dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan nama IRIAN, akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Istilah ini menjadi simbol perlawanan politik dan diplomatik rakyat Papua terhadap upaya Belanda mempertahankan kekuasaannya.
Di Biak, Papua, ketika pengibaran Merah Putih dilarang keras, Frans secara diam-diam mengoordinasikan gerakan rakyat agar tetap setia pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Aktivitas ini membuatnya berulang kali berhadapan dengan aparat kolonial. Akibat konsistensinya membela NKRI, ia ditangkap, dipenjara, dan diasingkan ke berbagai daerah terpencil. Risiko nyawa bukan sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang ia terima dengan sadar.
Tekanan, pengasingan, dan jeruji besi tidak pernah mengubah pendiriannya. Justru dari situlah reputasinya sebagai nasionalis Papua semakin kuat. Ketika Papua akhirnya bergabung secara resmi dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dipercaya memimpin daerah tersebut sebagai Gubernur Irian Barat pada periode 1964 hingga 1973.
Meski menduduki jabatan tinggi, ia dikenal hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Tidak ada catatan kemewahan yang melekat pada namanya. Bagi Frans, jabatan bukan alat memperkaya diri, melainkan sarana pengabdian atas pilihan yang telah ia ambil sejak awal: setia pada Indonesia, apa pun risikonya.
-Bambang.
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »