Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Warga Silat Hilir Resah Besi Pagar Jembatan Penyengat Hilang, warga Desak Polisi Usut Tuntas Pelaku Pembongkaran.

Oleh On November 20, 2026

www bidiksatunews com 
20/November/2026
KAPUAS HULU — Warga di Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, dihebohkan sekaligus resah akibat hilangnya besi pagar pengaman pada Jembatan Penyengat. 

Kondisi pagar jembatan yang terpotong dan kehilangan bagian besinya tidak hanya memicu tanda tanya besar mengenai siapa oknum yang melakukan pembongkaran, tetapi juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan yang melintas.  

Berdasarkan gambar yang beredar di kalangan warga, terlihat bagian pipa besi pengaman jembatan terputus dan hilang dari sambungannya pada struktur beton bercat kuning-hitam. Situasi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat setempat karena jembatan merupakan fasilitas umum vital yang menunjang mobilitas harian warga.  
Pertanyaan Besar: Siapa Oknum di Balik Pembongkaran?
Hilangnya besi pagar jembatan tersebut memicu spekulasi dan tanda tanya di tengah masyarakat: siapa oknum yang tega membongkar dan mengambil fasilitas publik tersebut?

Warga menilai tindakan pembongkaran besi pagar jembatan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan kepentingan umum. Selain menghilangkan fungsi pengaman di sisi jalan jembatan, hilangnya aset infrastruktur daerah juga berisiko memicu kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara roda dua maupun warga yang melintas pada malam hari atau saat cuaca buruk.  

Warga Minta Aparat Kepolisian Bertindak Tegas
Menyikapi keresahan tersebut, masyarakat mendesak aparat kepolisian setempat untuk turun tangan dan mengusut tuntas kasus hilangnya besi pagar Jembatan Penyengat. 
Warga berharap penyelidikan dilakukan secara menyeluruh agar identitas oknum pelaku pembongkaran maupun pihak-pihak yang mungkin terlibat dapat segera terungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.  
Masyarakat juga berharap adanya langkah pencegahan lanjutan, seperti patroli rutin di sekitar lokasi serta perbaikan kembali pagar pengaman jembatan demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama.

Kajian Hukum: Dasar UUD dan Pasal Terkait
Tindakan pengambilan, perusakan, atau pembongkaran fasilitas publik seperti besi pagar jembatan memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik dari sudut pandang konstitusi maupun ketentuan pidana dan perundang-undangan sektoral.

Berikut beberapa rujukan hukum yang relevan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):
Pasal 1 ayat (3): Menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap perbuatan melanggar hukum—termasuk perusakan atau pencurian fasilitas umum—harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 28D ayat (1): Menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1): Menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP - UU No. 1 Tahun 1946):
Pasal 362 KUHP: Mengatur tentang tindak pidana pencurian, yakni perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda.

Pasal 363 KUHP: Mengatur pencurian dengan pemberatan (seperti pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, atau menggunakan cara merusak/membongkar), yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan pencurian biasa.
Pasal 406 KUHP: Mengatur tindak pidana perusakan atau penghancuran barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau pihak lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda.

Ketentuan di KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023):
Pasal 476 (Pencurian) dan Pasal 477 (Pencurian dengan Pemberatan) serta ketentuan terkait Perusakan Barang (seperti Pasal 521) juga mengatur pertanggungjawaban pidana atas perbuatan mengambil atau merusak barang milik orang lain/fasilitas umum secara melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ):
Pasal 274 ayat (1) dan ayat (2): Mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau berfungsinya perlengkapan jalan (termasuk pagar pengaman/fasilitas keselamatan jalan), terlebih apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas atau korban luka/meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:
Menegaskan pentingnya penyelenggaraan jalan yang aman, tertib, dan berkelanjutan serta perlindungan terhadap bagian-bagian dan perlengkapan jalan sebagai infrastruktur publik.

Catatan redaksi: Uraian pasal-pasal di atas bersifat rujukan normatif umum terkait dugaan pencurian, perusakan, dan gangguan terhadap perlengkapan/fasilitas jalan; penetapan pasal yang disangkakan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan fakta di lapangan.


Penulis pimpinan Redaksi:bambang

Kualitas Kepala Sekolah Diduga Bukan Tolak Ukur, Yang Dianggap Penting Lancar Setoran

Oleh On November 19, 2026

www.bidiksatunews.com_
BANDAR LAMPUNG — Sejumlah kalangan menyoroti dugaan praktik penunjukan dan pemertahanan jabatan kepala sekolah jenjang SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. 

Diduga kuat kualitas, kompetensi, serta kinerja kepala sekolah diduga bukan menjadi tolak ukur utama, melainkan kelancaran setoran kepada oknum pejabat Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung agar posisi jabatan tetap aman.
 
Lebih ironisnya lagi, diduga ada praktik satu orang yang merangkap jabatan kepala sekolah untuk lebih dari satu sekolah, seolah-olah aturan pembagian tugas dan tanggung jawab jabatan diabaikan begitu saja.
 
"Salah satu contoh yang disorot adalah kasus Hesti, Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) di SDN 2 Talang, Kecamatan Teluk Betung. Hingga saat ini yang bersangkutan diduga memiliki banyak masalah, namun seolah kebal dan tidak ditarik ke Dinas Pendidikan, " ungkap salah satu narasumber yang enggan ditulis namanya pada Kamis (19/11/2026). 

Narasumber mengatakan, meski Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung dikabarkan sudah memerintahkan agar Hesti dipindahkan ke sekolah lain, namun hingga saat ini ia masih menjabat di SDN 2 Talang, Teluk Betung.
 
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung belum dapat ditemui maupun dikonfirmasi oleh tim media PWDPI.
 
Kondisi ini semakin menambah daftar keresahan para pendidik dan masyarakat di Kota Bandar Lampung, yang menuntut agar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kepala sekolah dan PLT yang menjabat, serta memastikan penempatan jabatan benar‑benar berdasarkan kompetensi, kinerja, dan aturan yang berlaku, bukan atas dasar kepentingan tertentu. (Tim Media PWDPI).

DOKUMEN INTERNAL INSPEKTORAT SINTANG BOCOR:DI MEDIA Online MAU PUN DI MEDIA SOSIAL DIDUGA MENYESATKAN PUBLIK‎

Oleh On November 18, 2026

www.bidiksatunews.com_
‎SINTANG, 18 November 2026 — Beredarnya Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.1.2/77/BIDWAS-I/2026 tertanggal 18 Juni 2026 di media sosial memicu kontroversi baru. Dokumen internal yang masih dalam proses tindak lanjut tersebut dijadikan bahan pemberitaan oleh Nadi Berita dengan judul yang dinilai berpotensi menyesatkan pemahaman publik.
‎ 
‎ 
‎ 
‎Kronologi Pemeriksaan Inspektorat
‎ 
‎Berdasarkan dokumen yang beredar, Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sintang telah menyampaikan Naskah Hasil Audit (NHA) Reguler kepada Kepala Desa Baung Sengatap, Muryadi, S.Sos., pada 18 Juni 2026.
‎ 
‎Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor ST. 000.1.2.3/85/ITKAB/2026 tanggal 4 Februari 2026. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi Keuangan Desa, Pendapatan Desa, Belanja dan Pembiayaan Desa, Pengadaan Barang dan Jasa, Kewajiban Perpajakan, Aset Desa, serta Pemanfaatan Hasil Kegiatan Desa.
‎ 
‎Dalam nota dinas tersebut, pihak desa diberikan waktu tujuh hari untuk menyampaikan tanggapan terhadap temuan yang tercantum dalam NHA setebal 19 halaman.
‎ 
‎ 
‎ 
‎Koreksi Fakta: Rp2,25 Miliar Bukan Otomatis Kerugian Negara
‎ 
‎Di Media Online Mau pun di Media sosial dalam pemberitaannya menggunakan judul "Audit Bongkar Temuan Rp2,25 Miliar" yang dinilai dapat menimbulkan persepsi seolah-olah angka tersebut merupakan nilai kerugian negara.
‎ 
‎Padahal, berdasarkan penjelasan pihak yang memberikan klarifikasi, angka Rp2.252.156.699,73 merupakan total nilai anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) selama dua tahun anggaran, yakni 2024 dan 2025, yang menjadi objek pemeriksaan, bukan angka yang secara otomatis dapat disebut sebagai kerugian negara.
‎ 
‎Nilai anggaran yang diperiksa harus dibedakan dari nilai temuan audit maupun kerugian negara. Ketiganya merupakan hal yang berbeda.
‎ 
‎Sampai rilis ini diterbitkan, belum terdapat informasi mengenai penetapan resmi nilai yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara itu, NHA lengkap setebal 19 halaman juga belum dipublikasikan secara utuh.
‎ 
‎Karena itu, publik diminta tidak mencampuradukkan total anggaran yang diperiksa dengan nilai kerugian negara sebelum ada hasil dan penetapan resmi dari pihak berwenang.
‎ 
‎ 
‎ 
‎Isu Muncul di Tengah Perjuangan Hak Plasma 30 Persen
‎ 
‎Persoalan ini juga menjadi sorotan karena mencuat di tengah perjuangan Kepala Desa Muryadi bersama masyarakat Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu dalam menuntut realisasi hak Plasma 30 persen dari PT SNIP.
‎ 
‎Kemunculan isu audit tersebut memunculkan pertanyaan dan kecurigaan di kalangan masyarakat mengenai momentum pemberitaannya.
‎ 
‎"Pas kami lagi kuat-kuatnya memperjuangkan hak masyarakat, tiba-tiba isu ini meletus. Wajar kami curiga ada upaya untuk mendiskreditkan," ujar salah satu perwakilan warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
‎ 
‎Meski demikian, dugaan adanya upaya mendiskreditkan pihak tertentu masih memerlukan pembuktian dan tidak dapat disimpulkan tanpa fakta yang jelas.
‎ 
‎ 
‎Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat LSM PISIDA Syamsuardi: Transparansi, Perlindungan Hak, dan Siap Tempuh Jalur Hukum
 
‎Syamsuardi selaku Kuasa Pendamping Masyarakat menyampaikan sikap tegas dan meminta agar persoalan beredarnya dokumen internal Inspektorat Kabupaten Sintang disikapi secara transparan, profesional, dan tidak merugikan masyarakat.
‎ 
‎Ia menyampaikan empat tuntutan:
‎ 
‎1. Mengungkap sumber kebocoran dokumen. Inspektorat Kabupaten Sintang diminta mengungkap sumber beredarnya dokumen internal tersebut. Apabila ditemukan pihak yang terbukti memberikan atau membocorkan dokumen secara tidak semestinya, agar diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
‎
‎2. Dari pemberitaan Yang beredar  melakukan koreksi dan klarifikasi. Media yang sudah beredar diminta memberikan koreksi dan klarifikasi atas pemberitaan yang dinilai menyalahartikan angka Rp2,25 miliar, mengingat angka tersebut merupakan total anggaran ADD tahun 2024 dan 2025 yang diperiksa, bukan otomatis merupakan kerugian negara.
‎
‎3. Menghormati proses pemeriksaan. Seluruh pihak diminta menghormati proses pemeriksaan dan tindak lanjut yang sedang berjalan serta tidak memberikan vonis atau membangun kesimpulan yang menghakimi sebelum adanya penetapan resmi dari pihak berwenang.
‎
‎4. Melindungi perjuangan hak masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang diminta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Rusap Mensiku Bersatu dalam memperjuangkan realisasi Plasma 30 persen dari PT SNIP tanpa intimidasi maupun tekanan terhadap masyarakat.
‎ 
‎⚖️ Siap Tempuh Jalur Hukum Atas Fitnah
‎ 
‎Sebagai Kuasa Pendamping Masyarakat, 
‎Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat LSM PISIDA Syamsuardi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menyikapi upaya fitnah yang sengaja disebarkan untuk menjatuhkan semangat masyarakat dalam memperjuangkan haknya, terutama serangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Muryadi.
‎ 
‎"Penyebaran dokumen bocoran yang disertai pemberitaan yang menyalahartikan fakta merupakan upaya fitnah untuk merusak reputasi dan menjatuhkan semangat perjuangan masyarakat. Sebagai kuasa pendamping, kami akan melakukan upaya hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebarkan fitnah tersebut," tegas Syamsuardi.
‎ 
‎Ia menambahkan, upaya hukum yang akan ditempuh meliputi pelaporan ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menyesatkan, serta tindakan hukum perdata jika diperlukan untuk memulihkan nama baik yang dirugikan.
‎ 
‎Syamsuardi Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat LSM PISIDA menegaskan bahwa transparansi pemeriksaan dan perlindungan hak masyarakat harus berjalan beriringan. Perjuangan masyarakat untuk memperoleh haknya tidak boleh terganggu oleh polemik pemberitaan yang belum didukung kejelasan hasil pemeriksaan secara utuh.
‎ 
‎ 
‎ 
‎Muryadi: Kami Tidak Menentang Audit
‎ 
‎Kepala Desa Baung Sengatap, Muryadi, S.Sos., menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak proses pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat. Namun, ia meminta agar dokumen hasil pemeriksaan tidak digunakan untuk membangun opini yang dapat merugikan nama baik seseorang sebelum seluruh proses dan tindak lanjut selesai.
‎ 
‎"Kami tidak menentang audit. Tapi kami menolak dijadikan objek fitnah dengan dokumen bocoran. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya," tegas Muryadi.
‎ 
‎Menurutnya, proses audit harus dihormati dan hasilnya disampaikan secara utuh agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, bukan kesimpulan yang dibangun dari potongan dokumen atau angka yang belum dijelaskan secara lengkap.
‎ 
‎ 
‎ 
‎Catatan Redaksi
‎ 
‎Redaksi menegaskan bahwa audit merupakan bagian penting dari pengawasan tata kelola pemerintahan desa. Namun, pemberitaan mengenai hasil audit harus mengedepankan ketepatan angka, konteks, asas praduga tidak bersalah, serta prinsip keberimbangan.
‎ 
‎Publik berhak mengetahui hasil pengawasan, tetapi informasi tersebut harus disampaikan secara akurat dan tidak mencampuradukkan nilai anggaran yang diperiksa dengan kerugian negara.
‎ 
‎ 
‎ 
‎Redaksi — Sintang, 18 November 2026

Semangat Baru Masyarakat Adat: Sumardi Akak Resmi Terpilih Sebagai Temenggung suku Suang Enslat.

Oleh On November 16, 2026

www bidiksatunews com 
15/November/2026 tanggal terpilihnya temenggung suku Suang ensilat Sumardi akak.
KAPUAS HULU — Suasana penuh suka cita dan rasa syukur menyelimuti masyarakat adat di Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini seiring dengan terpilihnya Sumardi Akak sebagai Temenggung suku Suang Ensilat.  

Amanah baru ini disambut hangat oleh warga serta para tokoh adat setempat. Kepercayaan yang diberikan kepada Sumardi Akak diharapkan mampu membawa angin segar serta kemajuan yang signifikan bagi pelestarian adat istiadat dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.  

Dalam ucapan selamat yang mengalir luas di tengah masyarakat, tersemat harapan besar agar kepemimpinan beliau senantiasa amanah dalam mengemban tugas.  

"Semoga amanah dalam mengemban tugas, serta membawa kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat adat dan daerah kita," tulis pesan dukungan yang merefleksikan optimisme warga.

Nuansa kebersamaan semakin kental dengan disematkannya semboyan persatuan masyarakat adat Dayak: "Adil Katalino Bacuremin ka Saruga Basengat Kaju Bata", yang bermakna adil kepada sesama, berpedoman kepada Tuhan, dan memiliki semangat hidup yang tangguh serta pantang menyerah.

Dengan terpilihnya Sumardi Akak sebagai Temenggung suku Suang Ensilat, masyarakat menaruh harapan besar agar nilai-nilai tradisi luhur tetap terjaga di tengah arus modernisasi, sekaligus memperkuat sinergi pembangunan sosial dan budaya di Kabupaten Kapuas Hulu.


Penulis pimpinan Redaksi: Bambang

Waspada! Jalur Turunan Menuju Tugu Simpang Silat Licin dan Berlubang, Pengguna Jalan Diminta Ekstra Hati-Hati.

Oleh On November 15, 2026

www bidiksatunews com 
17/November/2026
SINTANG — Kondisi infrastruktur jalan di kawasan jalur turunan arah Tugu Simpang Silat memerlukan kewaspadaan tinggi dari para pengendara yang melintas. Akibat curah hujan yang kerap mengguyur wilayah tersebut, badan jalan dilaporkan menjadi licin, berlumpur, serta diwarnai sejumlah titik lubang yang berisiko tinggi bagi keselamatan lalu lintas.  



Bagi warga maupun pengendara roda dua dan roda empat yang melintasi jalur ini, kondisi jalan yang basah dan berlumpur membuat cengkram ban berkurang drastis. Titik turunan yang curam memperbesar potensi kendaraan tergelincir jika pengemudi tidak sigap mengendalikan laju kendaraannya.  


Menghadapi kondisi ini, para pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan bersama. Berikut beberapa tips berkendara aman saat melintasi jalur licin dan berlubang.



Kurangi Kecepatan: Hindari memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi agar Anda memiliki waktu cukup untuk mengantisipasi jalan berlubang atau licin.  
Hindari Rem Mendadak.


 Pengereman secara tiba-tiba di atas jalan berlumpur atau berair sangat berisiko membuat kendaraan kehilangan kendali (selip). Gunakan pengereman secara halus dan bertahap.  
Jaga Jarak Aman.


 Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan Anda guna menghindari potensi kecelakaan beruntun atau pengereman mendadak.  


Periksa Kondisi Kendaraan: Pastikan ban dan rem kendaraan Anda berfungsi dengan baik sebelum bepergian.
Utamakan keselamatan bersama di jalan raya. Sebarkan informasi ini kepada kerabat, keluarga, dan rekan kerja yang hendak melintas agar terhindar dari potensi bahaya di perjalanan. 

Penulis pimpinan Redaksi: ( bambang. )

Diduga Gudang Penyimpanan BBM di APMS Dedai Sintang Terbakar, Viral di Medsos - Penyebab Masih Misteri*

Oleh On November 14, 2026

www.bidiksatunews.com_
*Sintang, Kalbar —* Informasi mengenai peristiwa kebakaran yang diduga terjadi di gudang tempat penyimpanan tumpukan bahan bakar minyak (BBM) di APMS wilayah Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, viral dan menjadi perbincangan hangat di sejumlah grup media sosial.

Berdasarkan informasi yang beredar di grup Polres Mitra Media Polres Melawi pada Sabtu, (14/11), telah terjadi kebakaran di lokasi tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, *belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran maupun kronologi lengkap peristiwa tersebut.*

Awak media sempat berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola APMS terkait kejadian tersebut. Namun, hingga berita ini disiarkan, *belum ada jawaban atau keterangan resmi yang diberikan.*

Media ini akan terus berupaya melakukan penelusuran dan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait, yakni pengelola APMS, Polsek Dedai, Polres Sintang, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang, untuk memperoleh keterangan resmi mengenai:

1.  Waktu pasti kejadian dan kronologi kebakaran,
2.  Ada atau tidaknya korban jiwa maupun kerugian materiil,
3.  Penyebab kebakaran,
4.  Status legalitas dan fungsi gudang yang terbakar tersebut.

Masyarakat diimbau untuk tidak berspekulasi dan menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Apabila terdapat informasi tambahan yang dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat dipersilakan menyampaikannya melalui jalur resmi.

*Sintang, 14 November 2026*
*Tim Redaksi*

Wujud Kepedulian di Usia Senja, Warga Desa Nanga Nuar Apresiasi Posyandu Lansia dan Posbindu.

Oleh On November 13, 2026

www bidiksatunews com.
14/November/2026
NANGA NUAR — Suasana penuh kehangatan dan antusiasme tampak terlihat dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu Lansia / Posbindu yang digelar di Desa Nanga Nuar.

Program kesehatan rutin ini menjadi momen penting bagi para warga lanjut usia (lansia) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal demi mewujudkan prinsip "Sehat di Usia Senja, Bahagia di Masa Tua".

Kehadiran layanan kesehatan ini disambut hangat serta apresiasi tinggi oleh warga setempat. Para lansia dan masyarakat menilai bahwa kegiatan Posbindu ini merupakan wujud nyata kepedulian bersama dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi para orang tua di Desa Nanga Nuar.  
Dalam pelaksanaannya, warga tampak tertib mendatangi meja pelayanan kesehatan. Para tenaga kesehatan bersama kader posyandu terlihat sigap melayani pemeriksaan kesehatan dasar—seperti pengecekan tekanan darah (tensi) menggunakan alat tensimeter digital—serta memberikan konsultasi medis dan obat-obatan yang tertata di atas meja pelayanan.  


Melalui sinergi yang baik antara tenaga kesehatan, kader, dan antusiasme warga, kegiatan ini diharapkan terus berlanjut secara berkala. Hal ini tidak hanya mendekatkan akses kesehatan bagi warga di usia senja, tetapi juga mempererat tali silaturahmi serta kepedulian sosial antarwarga di Desa Nanga Nuar.  


Penulis: bambang

Masyarakat Tiga Desa di Ketungau Hilir Desak Pembagian 30 Persen Lahan didalam ijin HGU PT (SNIP)Satya Nusa Indah Perkasa. ‎

Oleh On November 09, 2026

www.bidiksatunews.com_
‎SINTANG - Masyarakat dari tiga desa, yakni Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, Kecamatan Ketungau Hilir dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang, menunggu kepastian atas tuntutan mereka terkait lahan yg selama ini dikelola PT SNIP.
‎
‎Pertemuan tersebut digelar di Kantor PT SNIP, Kecamatan Ketungau Hilir, pada Senin, 9 November 2026. Pertemuan ini merupakan pertemuan kelima, setelah empat pertemuan sebelumnya belum menghasilkan keputusan dari pihak perusahaan.
‎
‎Pertemuan dihadiri Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny,yang juga sebagai Ketua TP3K dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta pihak manajemen PT SNIP.
‎
‎Turut hadir juga Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, S.H., S.I.K., M.Si., Kasat Reskrim Polres Sintang, beserta seluruh jajaran kepolisian.
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Sintang membacakan surat Keputusan bernomor :500.7.1/7461/Disbunnak-c yang merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat yang selama ini diperjuangkan.
‎
‎Masyarakat menyatakan melalui perwakilannya di pertemuan tersebut mengapresiasi atas tanggapan Pemerintah apa yang menjadi keluhan aduan masyarakat sehingga keputusan tersebut dikeluarkan, Namun, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Sintang segera merealisasikan pembagian 30 persen lahan yang berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) (PT SNIP)Satya Nusa Indah Perkasa,(Di serahkan Secara Putus Atas pengelolaan Atau Penguasaan Kebun Tersebut), dalam kurun waktu sampai bulan Desember 2026
‎
‎"Sedangkan untuk lahan yang berada di luar HGU PT SNIP, masyarakat dari tiga desa tersebut meminta agar dikembalikan kepada masyarakat paling lambat sampai bulan Desember 2026,juga.
‎
‎Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di lapangan.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, pertemuan berakhir dalam suasana kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian.
‎(Budi).

Sinergi TNI dan Tokoh Adat: Koramil 1206-11/Silat Hilir Gandeng Temenggung Dayak Sosialisasi Perekrutan Calon Tamtama TNI AD.

Oleh On November 08, 2026

www bidiksatunews com 
KAPUAS HULU – Upaya menjaring putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung bersama TNI Angkatan Darat terus digencarkan. Jajaran Koramil 1206-11/Silat Hilir menunjukkan pendekatan persuasif dan kolaboratif dengan menggandeng tokoh adat setempat untuk melakukan sosialisasi perekrutan calon Bintara Tamtama baru di wilayah Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu.  



Langkah strategis ini terlihat saat anggota Koramil 1206-11/Silat Hilir melaksanakan kunjungan dan diskusi hangat bersama Tokoh Adat Dayak setempat, Temenggung Fitrus Santuri, Senin (9/11/2026). Pertemuan yang berlangsung akrab di kawasan Miau Merah ini membahas pentingnya peran serta tokoh masyarakat dan adat dalam memotivasi serta memberikan informasi seluas-luasnya kepada generasi muda di pedesaan.  



Dalam kesempatan tersebut, pihak Koramil memaparkan berbagai hal penting terkait proses rekrutmen calon prajurit TNI AD, mulai dari persyaratan administrasi, kesehatan, jasmani, hingga penegasan bahwa seleksi penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya (gratis).
Temenggung Fitrus Santuri menyambut baik dan mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan oleh Koramil 1206-11/Silat Hilir. Menurutnya, sinergi antara aparat TNI dan tokoh adat sangat krusial untuk membuka wawasan anak-anak muda di wilayah pedalaman agar termotivasi mengabdikan diri kepada negara melalui jalur militer.



"Kami menyambut antusias sosialisasi ini. Kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat adat memberikan motivasi tersendiri bagi pemuda-pemudi kami di Silat Hilir untuk berani mengambil bagian dan mengabdi sebagai prajurit TNI AD," ujar Temenggung Fitrus Santuri.
Melalui pendekatan kultural dan komunikasi sosial (komsos) ini, Koramil 1206-11/Silat Hilir berharap animo pendaftaran calon Tamtama TNI AD di wilayah Kecamatan Silat Hilir dapat meningkat drastis, sehingga melahirkan prajurit-prajurit handal yang siap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari beranda depan Kabupaten Kapuas Hulu.

Penulis: Bambang

Warga Silat Hilir Apresiasi Pelayanan SPBU Simpang Silat yang Dikawal Ketat Personel Polsek Silat Hilir.

Oleh On November 08, 2026

www bidiksatunews com.8/Nopember/2026.
SILAT HILIR — Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Silat menjadi sorotan positif warga setempat. Kehadiran dan pengamanan aktif dari jajaran personel Polsek Silat Hilir di kawasan SPBU ini sukses menciptakan suasana pengisian bahan bakar yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.  

Berdasarkan pantauan di lokasi, warga yang mengantre menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat tampak tertib mengikuti arahan.
 Kehadiran aparat kepolisian berseragam dinas di tengah-tengah aktivitas pengisian BBM tidak hanya memberikan rasa aman bagi para pengendara, tetapi juga memastikan distribusi bahan bakar berjalan lancar tanpa kendala berarti.  
Salah seorang warga yang sedang mengisi bahan bakar menyampaikan apresiasi mendalamnya kepada pihak kepolisian. Menurutnya, pengawalan dan monitoring rutin yang dilakukan Polsek Silat Hilir membuat masyarakat merasa terlindungi serta meminimalisir potensi antrean panjang yang tidak tertib.


Penulis: Bambang

PETI di Sungai Kapuas Suhaid Diduga Ancam Ekosistem Perairan, Nelayan Mengeluh dan Kapolda Kalbar Diminta Turun Tangan

Oleh On November 07, 2026

Kapuas Hulu, bidiksatunews.com — Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Sungai Kapuas, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Aktivitas yang diduga semakin meluas tersebut dikhawatirkan mengancam kelestarian ekosistem perairan serta berdampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya nelayan yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan.

Kekhawatiran masyarakat semakin menguat setelah beredarnya sejumlah video yang memperlihatkan dugaan aktivitas PETI di aliran Sungai Kapuas wilayah Suhaid.

Seorang warga bernama Sam menyampaikan kepada awak media bahwa kondisi Sungai Kapuas saat ini dinilai jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Menurut Sam, dahulu air Sungai Kapuas masih terlihat bersih dan hasil tangkapan ikan relatif melimpah. Namun, kondisi tersebut kini mulai berubah. Air sungai disebut semakin keruh dan masyarakat semakin kesulitan mendapatkan ikan.
"Dulu Sungai Kapuas sangat bersih. Hasil tangkapan ikan juga banyak. Sekarang air sungai sudah berubah menjadi kotor dan ikan semakin sulit dicari," ungkap Sam kepada awak media.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas pertambangan tanpa izin, melainkan juga berkaitan dengan keberlangsungan ekosistem sungai dan sumber penghidupan masyarakat.

Penggunaan bahan kimia berbahaya, termasuk merkuri atau air raksa dalam proses pengolahan emas, berpotensi mencemari lingkungan apabila benar digunakan dan dibuang ke badan sungai tanpa pengelolaan. Paparan merkuri dapat menimbulkan risiko serius bagi ekosistem perairan maupun kesehatan manusia melalui rantai makanan.

Meski demikian, dugaan penggunaan merkuri di lokasi tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan sampel air, sedimen, dan biota sungai oleh instansi berwenang.

Masyarakat Pertanyakan Pengawasan Aparat

Beredarnya video dugaan aktivitas PETI tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kecamatan Suhaid.

Masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah desa, pihak kecamatan, kepolisian sektor setempat, hingga Polres Kapuas Hulu terhadap aktivitas yang diduga berlangsung di kawasan Sungai Kapuas tersebut.

Namun, dugaan pembiaran maupun tudingan bahwa aparat tutup mata tidak boleh disimpulkan tanpa adanya klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolda Kalbar Diminta Turun Tangan

Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Kapolda Kalimantan Barat memberikan perhatian serius dan memerintahkan pemeriksaan terhadap dugaan aktivitas PETI di Sungai Kapuas, Kecamatan Suhaid.

Penindakan diharapkan tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pemilik peralatan, maupun pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut apabila ditemukan bukti pelanggaran.

Selain penegakan hukum, instansi lingkungan hidup juga perlu melakukan pengujian kualitas air Sungai Kapuas untuk memastikan ada atau tidaknya pencemaran akibat aktivitas pertambangan.

Sungai Kapuas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Jangan sampai kerusakan lingkungan dibiarkan berlarut-larut hingga masyarakat kehilangan sumber penghidupan dan generasi mendatang mewarisi sungai yang tercemar.

Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait

Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari Kepala Desa setempat, Camat Suhaid, Kapolsek setempat, Kapolres Kapuas Hulu, serta instansi lingkungan hidup terkait dugaan aktivitas PETI tersebut.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas pemberitaan.

Tim Redaksi |  bidiksatunews com

Galian C PT ASP Disorot! Sejak 22 Oktober Beroperasi, Izin Belum Jelas, DLH Didesak Turun Periksa

Oleh On November 01, 2026

Kalbar _www.bidiksatunwes.com_
Sanggau, Kalimantan Barat - Aktivitas penggalian material yang diduga berkaitan dengan kegiatan galian C di perkebunan kelapa sawit PT Agrina Sawit Perdana (PT ASP), Blok Divisi 3 M.26, menuai sorotan. Kegiatan yang disebut berlangsung sejak 22 Oktober 2026 itu belum disertai penjelasan terbuka mengenai dasar hukum dan dokumen perizinannya. Minggu, 1/11/2026.

Saat dikonfirmasi, kepada Raffi Manager SSL (Social, Security & License Manager) PT ASP menyebut lokasi berada dalam kawasan HGU perusahaan. Namun, ketika ditanya mengenai legalitas penggalian, pihaknya hanya menyampaikan akan berkoordinasi dengan dinas terkait.

Bahkan, menurut awak media, nomor WhatsApp yang digunakan untuk konfirmasi kemudian diblokir.

Status HGU tidak serta-merta menjadi dasar untuk melakukan kegiatan pertambangan atau pengambilan material tanpa memenuhi ketentuan hukum.

Perusahaan harus menjelaskan apakah kegiatan tersebut merupakan usaha pertambangan atau penggalian untuk kebutuhan internal perkebunan, termasuk tujuan, pemanfaatan material, dan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Pertanyaannya sederhana, jika pekerjaan sudah berlangsung sejak 22 Oktober, atas dasar hukum apa aktivitas tersebut dilakukan?

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau serta instansi berwenang di bidang pertambangan dan perizinan didesak segera memeriksa lokasi Blok Divisi 3 M.26.

Pemeriksaan harus mencakup legalitas kegiatan, dokumen lingkungan, pihak pelaksana, volume penggalian, serta tujuan dan distribusi material.

Jangan sampai aktivitas sudah berjalan, tetapi kepastian legalitas dan dampak lingkungannya belum diperiksa.

Awak media telah meminta pertemuan langsung dan meminta perusahaan memperlihatkan dokumen perizinan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan konkret maupun dokumen yang diperlihatkan.

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, tunjukkan dasar hukumnya. Jika ditemukan pelanggaran, instansi berwenang harus bertindak sesuai ketentuan.

Awak media akan terus mengawal persoalan ini hingga manajemen PT ASP dan instansi terkait memberikan penjelasan resmi.

Penulis : Budi A.

Bukan Sekadar Kunjungan, Awak Media Sambangi PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM): Sinergi Pers dan Perusahaan, Keterbukaan Informasi Jadi Sorotan!

Oleh On Oktober 31, 2026

www bidiksatunews com 
KETAPANG, Kalimantan Barat – Hubungan antara perusahaan dan insan pers tidak cukup hanya dibangun melalui komunikasi formal. Keterbukaan informasi, transparansi, serta kemauan untuk memberikan penjelasan kepada publik merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan yang sehat dan profesional.

Semangat itulah yang mewarnai kunjungan sejumlah awak media ke kantor PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Kedatangan rombongan awak media disambut hangat oleh Humas PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM). Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antara insan pers dan pihak perusahaan.

Namun, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda bersalaman, berfoto bersama, lalu berpisah. Lebih dari itu, silaturahmi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi terbangunnya komunikasi yang terbuka, konstruktif, dan berkelanjutan.

Di tengah besarnya perhatian masyarakat terhadap aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit, keterbukaan informasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, sementara perusahaan memiliki kesempatan untuk menyampaikan penjelasan secara langsung melalui komunikasi yang profesional dengan media.

Pers juga bukan sekadar penyampai informasi atau publikasi kegiatan perusahaan. Insan pers memiliki fungsi kontrol sosial, melakukan pengawasan, menyuarakan kepentingan masyarakat, serta memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang.

Karena itu, hubungan kemitraan antara perusahaan dan media harus berdiri di atas prinsip independensi, profesionalisme, transparansi, dan saling menghormati.

JANGAN HANYA TERBUKA SAAT KUNJUNGAN, TETAPI JUGA SAAT PUBLIK MEMBUTUHKAN INFORMASI!

Pesan tersebut menjadi penting bagi setiap perusahaan yang beroperasi di tengah masyarakat. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui kegiatan seremonial, melainkan melalui sikap terbuka, tanggung jawab, dan kesediaan memberikan klarifikasi ketika muncul persoalan yang membutuhkan penjelasan.

Melalui kunjungan ini, awak media berharap PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM) terus membangun komunikasi yang baik dengan insan pers, termasuk membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.

Pada akhirnya, sinergi perusahaan dan media bukan tentang saling menguntungkan dalam pemberitaan, melainkan bagaimana bersama-sama menghadirkan informasi yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pers tetap independen, perusahaan tetap transparan, dan masyarakat berhak mendapatkan informasi.

Inilah esensi silaturahmi yang diharapkan mampu melahirkan kemitraan sehat demi informasi yang lebih baik.

Pimpinan redaksi: bambang

PT PSM ANGKAT BICARA! Minta Media Jaya Mabes TNI-Polri Berikan Hak Jawab dan Koreksi Pemberitaan Jika Ditemukan Kekeliruan

Oleh On Oktober 31, 2026

www bidiksatunews com 
31/Oktober/2026
PT Permata Sawit Mandiri Tegaskan Pentingnya Pemberitaan Berimbang, Akurat, dan Tidak Menggiring Opini Sebelum Fakta Terungkap

KALIMANTAN BARAT, – PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM) akhirnya menyampaikan sikap resmi menyikapi pemberitaan yang diterbitkan Media Jaya Mabes TNI-Polri. Perusahaan menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, termasuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap perusahaan, lembaga, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Namun demikian, kebebasan pers harus dijalankan dengan tanggung jawab profesional. Setiap informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat wajib mengedepankan akurasi, verifikasi, dan keberimbangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun membentuk persepsi yang keliru di tengah publik.

PT PSM menilai bahwa prinsip tersebut merupakan bagian mendasar dari Kode Etik Jurnalistik, terutama kewajiban menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.

Atas pemberitaan yang telah diterbitkan, PT PSM meminta Redaksi Media Jaya Mabes TNI-Polri memberikan ruang hak jawab kepada perusahaan. Perusahaan juga meminta agar klarifikasi disampaikan secara proporsional serta dilakukan koreksi apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya kekeliruan dalam penyajian informasi.

Jangan Sampai Pemberitaan Membentuk Opini Sebelum Fakta Terungkap

PT PSM berharap setiap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang. Seluruh informasi harus diuji berdasarkan dokumen, fakta lapangan, serta keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut perusahaan, pemberitaan yang tidak menghadirkan informasi secara utuh berpotensi menimbulkan persepsi sepihak dan membuat masyarakat menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap.

Perusahaan menegaskan tidak menutup ruang kritik maupun kontrol sosial dari media. Sebaliknya, fungsi pengawasan pers merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Namun, kritik dan pemberitaan harus tetap berlandaskan fakta serta memberikan kesempatan yang adil kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

PT PSM berharap seluruh persoalan yang berkembang dapat diselesaikan secara profesional dengan mengacu pada dokumen, fakta lapangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perusahaan juga mengajak masyarakat untuk tetap objektif dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum memperoleh informasi lengkap dari seluruh pihak terkait.

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar harus berjalan seiring dengan hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi. Keberimbangan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari tanggung jawab pers kepada publik.

Sumber: Humas PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM)

Klarifikasi Kerusakan CT Scan RSUD M. Th. Djaman Sanggau: Gangguan Tercatat Sebelum Pemindahan, Dokumen Teknis Jadi Dasar

Oleh On Oktober 30, 2026

www bidiksatunews com 
Kerusakan komponen collimator diketahui sejak 18 Mei 2026, pengumuman gangguan layanan disampaikan 25 Mei, dan pemeriksaan teknis dituangkan dalam Customer Service Report (CSR).

SANGGAU, Kalimantan Barat — Polemik kerusakan mesin CT Scan RSUD M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau terus menjadi perhatian publik. Persoalan ini mencuat setelah muncul informasi yang mengaitkan kerusakan alat tersebut dengan proses pemindahan dari gedung lama ke gedung baru.

Untuk memberikan kejelasan sekaligus meluruskan informasi dalam pemberitaan sebelumnya, awak media telah menemui pihak RSUD M. Th. Djaman pada 30 Oktober 2026.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Bidang Penunjang Medik dan Nonmedik RSUD M. Th. Djaman, selaku bidang yang menangani kegiatan pemindahan CT Scan, diketahui bahwa gangguan pada salah satu komponen atau suku cadang (spare part) mesin CT Scan telah terjadi sebelum alat tersebut dipindahkan.

Keterangan tersebut menjadi penting untuk meluruskan kronologi sekaligus menghindari kesimpulan prematur yang mengaitkan kerusakan alat secara langsung dengan aktivitas pemindahan tanpa didukung hasil pemeriksaan teknis.

Kerusakan Komponen Collimator Diketahui Sejak 18 Mei 2026

Berdasarkan informasi yang diperoleh, gangguan pada mesin CT Scan diketahui sejak 18 Mei 2026. Kerusakan terjadi pada salah satu komponen, yakni collimator.

Gangguan pada komponen tersebut berdampak terhadap fungsi perangkat sehingga CT Scan tidak dapat digunakan secara normal untuk pemeriksaan maupun pengambilan gambar pasien.

Setelah gangguan diketahui, dilakukan pemeriksaan dan diagnosis oleh teknisi. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Customer Service Report (CSR) tertanggal 28 Mei 2026 sebagai bagian dari dokumentasi penanganan masalah teknis pada perangkat CT Scan.

Catatan kerusakan sejak 18 Mei 2026 menjadi salah satu fakta penting dalam menyusun kronologi. Sebab, waktu terjadinya gangguan perlu diperhatikan sebelum menarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya hubungan antara kerusakan alat dengan proses pemindahan.

RSUD Umumkan Gangguan Layanan pada 25 Mei 2026

Informasi mengenai gangguan layanan CT Scan juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui akun Instagram resmi RSUD M. Th. Djaman pada 25 Mei 2026.

Dalam pengumuman tersebut, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa pelayanan pemeriksaan CT Scan untuk sementara mengalami gangguan karena mesin masih dalam proses perbaikan.

Pasien rawat inap maupun rawat jalan yang membutuhkan pemeriksaan CT Scan, baik untuk kebutuhan cito (segera) maupun elektif (terjadwal), sementara diarahkan ke fasilitas kesehatan lain yang memiliki layanan serupa.

RSUD juga menyampaikan bahwa proses rujukan akan dibantu dan dikoordinasikan oleh tim medis rumah sakit, termasuk pengurusan administrasi bagi pasien peserta BPJS maupun pemegang asuransi lainnya.

Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa gangguan layanan telah diinformasikan kepada masyarakat sebelum polemik mengenai dugaan keterkaitan kerusakan dengan proses pemindahan berkembang.

Dengan demikian, kronologi kerusakan, pengumuman gangguan layanan, dan dokumen pemeriksaan teknis perlu dibaca sebagai satu rangkaian informasi yang saling berkaitan.

Penyebab Kerusakan Tidak Bisa Disimpulkan Tanpa Pemeriksaan Teknis

Dalam persoalan kerusakan peralatan medis bernilai tinggi, penentuan penyebab harus didasarkan pada pemeriksaan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, apabila terdapat informasi yang menyebut kerusakan CT Scan disebabkan oleh proses pemindahan, klaim tersebut perlu didukung bukti teknis, laporan kerusakan, berita acara, maupun dokumen lain yang secara jelas menerangkan hubungan sebab-akibat.

Sebaliknya, apabila kerusakan telah tercatat sebelum pemindahan dilakukan, fakta tersebut juga harus menjadi bagian dari informasi yang disampaikan kepada publik.

Hal yang perlu diperjelas bukan semata-mata mengenai siapa yang harus disalahkan, melainkan bagaimana kondisi alat sebelum, selama, dan setelah pemindahan dapat diketahui secara objektif.

Pemeriksaan menyeluruh tetap diperlukan untuk memastikan apakah kerusakan yang telah terjadi sebelumnya mengalami perubahan atau terdapat persoalan lain selama proses pemindahan.

Tiga Pihak Berinisial SB, DN, dan NR Sempat Dikonfirmasi Media

Dalam proses peliputan, muncul pula informasi yang mengaitkan tiga pihak berinisial SB, DN, dan NR dengan persoalan kerusakan CT Scan tersebut.

Awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada ketiga pihak tersebut. Namun, hingga konfirmasi dilakukan, belum diperoleh tanggapan maupun penjelasan dari SB, DN, dan NR.

Kondisi tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Belum adanya respons tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pengakuan, penghindaran tanggung jawab, ataupun bentuk keterlibatan dalam persoalan yang diberitakan.

Dalam praktik jurnalistik, apabila pihak yang dikonfirmasi bukan pihak yang memiliki kewenangan langsung untuk menjelaskan persoalan teknis maupun proses pemindahan, yang bersangkutan tetap dapat memberikan keterangan singkat atau mengarahkan media kepada pihak yang berkompeten.

Misalnya, dengan menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan menjadi kewenangannya dan menyarankan media menghubungi bidang atau pejabat yang menangani.

Komunikasi semacam itu tentu akan membantu menghindari kesalahpahaman serta mencegah berkembangnya informasi yang tidak utuh.

Media juga tetap berkewajiban memberikan ruang klarifikasi kepada setiap pihak yang disebut atau dikaitkan dengan suatu persoalan, sekaligus mencari keterangan dari pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menjelaskan fakta sebenarnya.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak Perlu Diperjelas

Pengaitan terhadap pihak tertentu dalam persoalan ini harus dilakukan secara hati-hati. Status, kewenangan, tugas, dan keterlibatan masing-masing pihak perlu didasarkan pada dokumen serta fakta yang dapat diverifikasi.

Apabila SB, DN, dan NR bukan pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap kegiatan pemindahan maupun penanganan teknis CT Scan, informasi mengenai pejabat atau pihak yang sebenarnya bertanggung jawab perlu diperjelas kepada publik.

Sebaliknya, apabila ditemukan bukti mengenai keterlibatan atau tanggung jawab pihak tertentu, hal tersebut juga harus disampaikan berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konfirmasi media seharusnya menjadi sarana memperoleh informasi yang benar, bukan sekadar mencari pihak untuk dipersalahkan.

Pihak yang tidak memiliki kewenangan memberikan penjelasan teknis pun tetap dapat membantu dengan mengarahkan awak media kepada pejabat, pengelola, teknisi, vendor, atau pihak lain yang berkompeten.

Keterbukaan dari seluruh pihak menjadi penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi saling tuding tanpa dasar yang jelas.

Dokumen dan Kronologi Harus Menjadi Rujukan Utama

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat tiga catatan waktu penting dalam persoalan kerusakan CT Scan RSUD M. Th. Djaman, yakni:

1. 18 Mei 2026: Gangguan pada komponen collimator diketahui.
2. 25 Mei 2026: RSUD M. Th. Djaman mengumumkan gangguan layanan CT Scan melalui akun Instagram resminya.
3. 28 Mei 2026: Pemeriksaan dan diagnosis teknis dituangkan dalam dokumen Customer Service Report (CSR).

Ketiga catatan tersebut perlu diperiksa secara utuh, termasuk disandingkan dengan jadwal dan dokumen pelaksanaan pemindahan alat, sebelum menarik kesimpulan mengenai penyebab kerusakan.

Klarifikasi ini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan ruang evaluasi ataupun menutup kemungkinan adanya persoalan dalam proses pemindahan. Sebaliknya, seluruh pihak perlu didorong untuk membuka fakta berdasarkan dokumen, kronologi, dan pemeriksaan teknis yang objektif.

Demikian pula dengan proses konfirmasi kepada SB, DN, dan NR. Belum adanya respons saat konfirmasi dilakukan tidak seharusnya langsung ditafsirkan secara negatif. Namun, komunikasi yang terbuka tetap diperlukan agar media dapat memperoleh informasi dari pihak yang tepat.

Media juga berkewajiban menjunjung prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan, terutama dalam pemberitaan yang menyangkut aset pelayanan publik serta berpotensi menyeret nama atau pihak tertentu.

Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada CT Scan RSUD M. Th. Djaman, kapan kerusakan mulai terjadi, apa penyebab teknisnya, serta siapa yang secara faktual memiliki tanggung jawab.

Seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab melalui dokumen, pemeriksaan teknis, kronologi yang jelas, dan keterangan dari pihak yang berwenang, bukan melalui dugaan maupun spekulasi.

Dengan demikian, polemik kerusakan CT Scan RSUD M. Th. Djaman diharapkan dapat ditempatkan secara proporsional. Fakta harus dibuka, pihak yang berwenang perlu memberikan penjelasan, dan setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan harus memperoleh ruang yang adil untuk menyampaikan klarifikasi.

Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Tim.media.

Klarifikasi — Bongkar Muat di Sekubang Hanyalah Drum Kosong, Bukan BBM

Oleh On Oktober 29, 2026

 www bidiksatunews com
Sintang, 29 Oktober 2026 — Setelah dikonfirmasi langsung di lokasi, dugaan pengangkutan BBM yang sempat menghebohkan warga di Desa Sekubang, Kecamatan Sepauk, ternyata bukan berisi bahan bakar minyak.
 
Pemilik mobil pikap yang terlibat, SMS, mengakui hal tersebut saat dikonfirmasi media:
 
"Hanya drum kosong, tidak ada isinya. Karena mobil truk tidak bisa masuk ke lokasi, makanya kami diminta untuk mengantarkan drum-drum tersebut ke pemiliknya."
 
— SMS, Pemilik Mobil Pikap
 
 
 
📌 INFORMASI LENGKAP
 
Keterangan Detail 
📍 Lokasi Desa Sekubang, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang 
🚛 Mobil Truk No. Polisi KB-8xx0-GD — Diduga milik PSR 
🚗 Mobil Pikap Milik SMS 
❓ Awalnya Diduga Pengangkutan & penimbunan BBM 
✅ Hasil Konfirmasi Hanya drum kosong, tidak berisi BBM 
💡 Alasan Pemindahan Truk tidak bisa masuk lokasi → dipindahkan ke pikap untuk diantar ke pemilik 
 
 
 
🙏 PESAN PENTING
 
- ✅ Terima kasih kepada warga yang peka dan melaporkan apa yang dilihat — kepedulian warga sangat berharga untuk menjaga wilayah bersama
- ✅ Tetap waspada namun jangan menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi — selalu verifikasi ke pihak terkait terlebih dahulu
- ✅ Semua pihak dapat beristirahat dengan tenang, aktivitas tersebut terbukti tidak melanggar aturan

 
Sumber: Konfirmasi Langsung dari Pemilik Pikap

Perkuat Transparansi Pelayanan, Pengelola SPBU 63.785.001 Balai Batang Tarang Gelar Pertemuan Bersama Awak Media dan Forkopimcam

Oleh On Oktober 27, 2026

www bidiksatunews com 
*Balai Batang Tarang, Kab. Sanggau - Senin, 26 Oktober 2026 | Pukul 09.00 WIB.
Bertempat di SPBU 63.785.001 Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, telah berlangsung pertemuan dan silaturahmi antara pengelola SPBU dengan para awak media yang tergabung dalam Ungkap Fakta.

Pertemuan yang digelar pada Senin pagi (26/10/2026) pukul 09.00 WIB tersebut bertujuan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta membangun sinergitas antara pengelola SPBU, insan pers, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Camat Balai Batang Tarang, Kapolsek Batang Tarang, dan Danramil Batang Tarang. Kehadiran Forkopimcam ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya menciptakan pelayanan distribusi BBM yang tertib, aman, dan sesuai regulasi.

Dalam pertemuan tersebut, pengelola SPBU 63.785.001 menyampaikan komitmennya untuk menjalankan operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertamina, serta terbuka terhadap masukan dan pengawasan dari media dan masyarakat.

Pihak pengelola juga menegaskan bahwa SPBU 63.785.001 siap melayani masyarakat dengan prinsip transparansi dan akuntabel, serta menolak segala bentuk praktik penyalahgunaan distribusi BBM.

Sementara itu, perwakilan awak media Ungkap Fakta menyambut baik inisiatif pertemuan ini. Melalui dialog terbuka tersebut, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman informasi di lapangan dan tercipta hubungan kemitraan yang baik antara pers, pengelola SPBU, dan aparat pemerintah.

Camat Balai Batang Tarang dalam kesempatan tersebut mengapresiasi langkah pengelola SPBU yang proaktif mengundang media dan Forkopimcam. Menurutnya, sinergi seperti ini penting untuk menjaga kondusifitas dan memastikan pelayanan energi bagi masyarakat berjalan lancar.

Kapolsek dan Danramil juga menegaskan akan terus melakukan monitoring dan pengamanan guna memastikan distribusi BBM di wilayah Balai Batang Tarang berjalan aman dan tepat sasaran.

Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat Balai Batang Tarang.


*Humas SPBU 63.785.001 & Tim bidiksatunews com

Masyarakat Krisis Air, PUPR Kalteng Terus Distribusikan Air Bersih Ke Beberapa Wilayah Kabupaten.

Oleh On Oktober 24, 2026

PALANGKA RAYA, BIDIKSATUNEWS.COM – Menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Tengah dalam merespons dampak kemarau panjang dan potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng memacu penyaluran bantuan air bersih secara berkala ke wilayah-wilayah terdampak.

Hingga Sabtu (24/10/2026), total akumulasi air bersih yang berhasil didistribusikan oleh Dinas PUPR Kalteng ke seluruh kawasan pemukiman warga dan fasilitas publik telah menembus angka 13.466.400 liter.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng, Ir. Prof. Juni Gultom, menyatakan bahwa armada tangki dan personel di lapangan dikerahkan secara intensif untuk memastikan masyarakat tidak mengalami krisis air bersih berkepanjangan.

"Arahan Bapak Gubernur sangat tegas, Pemprov Kalteng harus hadir cepat membantu warga yang terdampak kekeringan sekaligus meminimalisir risiko Karhutla. Kami terus bergerak menyalurkan air bersih ke daerah-daerah yang sumber airnya mulai mengering," tegas Ir. Juni Gultom.

Khusus untuk rekapitulasi pengiriman harian pada 24 Oktober 2026, total pasokan yang dikirimkan mencapai 165.400 liter yang terbagi di sembilan kabupaten:
• Barito Timur: Desa Barapun (20.000 L), Desa Bararawa (15.000 L), Kelurahan Ampah Kota/Jl. Padat Karya Urup (10.000 L), Rutan Kelas II B (8.000 L), Sambun (5.500 L), Desa Putai (5.000 L), Desa Puri (5.000 L), dan Desa Rodok (1.100 L).
• Lamandau: Desa Jangkar Prima (20.000 L).
• Kotawaringin Barat: Desa Palih Baru (12.000 L), Kelurahan Raja (6.400 L), dan Kelurahan Mendawai (5.000 L).
• Seruyan: Desa Pematang Panjang (12.000 L), Unit 5 Tanggul Harapan (8.000 L), Desa Terawan (6.000 L), dan Desa Bangkal (3.800 L).
• Pulang Pisau: Desa Gandang (4.800 L untuk 130 KK) dan Desa Talio Muara (2.400 L).
• Katingan: Kelurahan Pendahara (4.000 L).
• Barito Utara: Dusun Parang Kampeng (4.000 L).
• Gunung Mas: Desa Penda Pilang (3.000 L) dan Desa Tumbang Hakau (2.000 L).
• Murung Raya: Desa Konut (1.200 L) dan Desa Muara Jaan (1.200 L).

Ir. Juni Gultom menambahkan, angka penyaluran harian tersebut masih merupakan laporan sementara. Penyaluran air bersih dipastikan akan terus berlanjut seiring proses pengiriman armada yang masih berjalan di wilayah-wilayah sasaran.

Gubernur Tinjau Gereja GKE Maranatha Palangka Raya, Pastikan Siap Diresmikan Desember 2026

Oleh On Oktober 23, 2026

Palangka Raya, Bidiksatunews.com — Pembangunan kembali Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Maranatha di Kota Palangka Raya kini telah memasuki babak akhir pengerjaan. Tempat ibadah bersejarah yang sebelumnya sempat musnah terbakar tersebut dipastikan siap diresmikan pada bulan Desember 2026 mendatang, bertepatan dengan momentum perayaan Natal bagi umat Kristiani di Kalimantan Tengah.

Sebagaimana diketahui, kompleks Gereja GKE Maranatha yang terletak di kawasan strategis Jalan Diponegoro, Palangka Raya, mengalami musibah kebakaran hebat yang melalap habis bangunan utama gereja beserta sarana di sekitarnya. Peristiwa memilukan tersebut menyisakan duka mendalam bagi ribuan jemaat serta masyarakat Kota Cantik. Langkah rekonstruksi total pun menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna memulihkan kembali sarana peribadatan bersejarah ini.

Kepastian mengenai jadwal peresmian disampaikan di sela-sela peninjauan langsung lokasi pembangunan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, bersama jajaran Pemprov Kalteng pada Sabtu (24/10/2026). Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengerjaan fisik dan fasilitas pendukung bangunan telah memenuhi standar kualitas, keselamatan, serta kelayakan fungsi sebelum diserahterimakan secara resmi.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Agustiar Sabran yang didampingi langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng, Ir. Juni Gultom, beserta jajaran pejabat daerah lainnya, memantau secara mendetail setiap sudut bangunan. Rombongan memeriksa kelengkapan fasilitas peribadatan, keandalan struktur dan kekuatan konstruksi bangunan, hingga kerapian tata ruang interior maupun eksterior gereja.

Di sela kegiatan peninjauan, Kepala Dinas PUPR Kalteng, Ir. Juni Gultom, membenarkan adanya pergeseran serta penyesuaian target waktu penyelesaian rekonstruksi rumah ibadah tersebut dari perencanaan semula.

"Awalnya target kita selesai pada Juli 2026, namun kita jadwalkan ulang ke bulan Desember. Penyesuaian ini diproyeksikan agar seluruh detail pengerjaan benar-benar sempurna dan siap digunakan, sekaligus menjadi kado manis bagi umat Kristiani, khususnya para jemaat GKE Maranatha, dalam menyambut momen perayaan Natal tahun ini," ujar Juni Gultom, Sabtu (24/10/2026).

Pembangunan kembali Gereja GKE Maranatha ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Kalteng dalam memulihkan sarana keagamaan dan merawat kerukunan antar umat beragama di Bumi Tambun Bungai. Proyek rekonstruksi ini resmi dimulai melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dilakukan secara langsung oleh Gubernur pada 12 April 2025 lalu.

Seluruh pembiayaan pengerjaan fisik rumah ibadah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah dengan alokasi anggaran mencapai sekitar Rp40 miliar. Lewat alokasi dana tersebut, bangunan gereja yang dahulu terbakar kini bangkit berdiri megah kembali dengan desain yang lebih kokoh, modern, serta dilengkapi sarana pendukung yang aman dan memadai.

Melalui selesainya seluruh tahapan pembenahan ini, Pemprov Kalteng berharap Gereja GKE Maranatha dapat kembali berfungsi optimal sebagai pusat peribadatan dan pembinaan spiritual. Kehadiran kembali gereja ini disambut antusias oleh para jemaat yang dalam waktu dekat dipastikan sudah dapat melaksanakan peribadatan Natal di bangunan baru tersebut.

Bupati Kapuas Hulu Dijadwalkan Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Betang Suku Seberuang Ensilat.

Oleh On Oktober 22, 2026

www bidiksatunews com 
KAPUAS HULU – Pembangunan sarana adat dan budaya di Kabupaten Kapuas Hulu terus diperkuat. Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., M.H., dijadwalkan akan memimpin langsung acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Betang Suku Seberuang Ensilat Ketemenggungan Bongkong.

Kegiatan yang mengusung semangat "Kapuas Hulu Semakin Hebat" ini juga akan dihadiri oleh Temanggung Ketemenggungan Bongkong, Petrus Santori.  

Jadwal dan Lokasi Acara
Hari/Tanggal: Sabtu, 24 Oktober 2026  
Lokasi: Halaman Balai Adat Desa Bongkong  
Dimeriahkan Panggung Hiburan
Untuk memeriahkan momentum bersejarah bagi masyarakat Suku Seberuang Ensilat ini, acara akan diisi dengan panggung hiburan yang dihadirkan oleh Surya Nando Entertainment.  

Acara hiburan tersebut menampilkan penampil spesial (special perform) seperti Ega, Adui Vianty, dan Nong Minah. Acara ini juga didukung oleh pengiring musik Agus Irja serta dipandu oleh MC Yakob.  

Pembangunan Rumah Betang ini diharapkan dapat menjadi pusat pelestarian adat, budaya, serta mempererat tali silaturahmi masyarakat adat Suku Seberuang Ensilat di Ketemenggungan Bongkong.


Penulis: Bambang